KATAMEDIA, SAMARINDA – Wacana penghapusan tenaga guru honorer mulai 1 Januari 2027 mendapat penolakan dari DPRD Kota Samarinda. Kebijakan yang disampaikan Abdul Mu’ti itu dinilai berpotensi memperburuk kekurangan tenaga pendidik yang hingga kini masih dialami sejumlah sekolah di Samarinda.
Anggota Komisi IV DPRD Samarinda, Anhar, mengatakan keberadaan guru honorer selama ini menjadi penopang utama dalam memenuhi kebutuhan tenaga pengajar di berbagai sekolah.
Menurutnya, kondisi kekurangan guru di Samarinda masih cukup tinggi dan belum mampu dipenuhi sepenuhnya melalui rekrutmen aparatur sipil negara (ASN). Karena itu, penghapusan guru honorer dinilai bukan solusi yang tepat bagi daerah.
“Kalau misalnya guru-guru honorer dihilangkan, otomatis dari kekurangan 700 bisa lebih dari 700 lagi gara-gara kebijakan ini,” kata Anhar, Jumat (22/05/2026).
Anhar menjelaskan, setiap tahun Samarinda terus mengalami pengurangan jumlah guru akibat pensiun, mutasi, maupun faktor lainnya. Di sisi lain, kebutuhan tenaga pengajar baru terus meningkat seiring perkembangan jumlah siswa dan sekolah.
“Setiap tahun Samarinda kekurangan sekitar 100 guru karena pensiun, pindah, atau faktor lainnya. Kalau guru honorer dihapus, solusinya apa?” lanjutnya.
Ia menilai pemerintah pusat tidak dapat menyamaratakan kondisi seluruh daerah, terutama antara kota besar dengan daerah yang masih mengalami keterbatasan tenaga pengajar. Menurutnya, Samarinda masih sangat membutuhkan keberadaan guru honorer untuk menjaga proses belajar mengajar tetap berjalan optimal.
Anhar bahkan melontarkan kritik keras terhadap kebijakan tersebut dan meminta pemerintah pusat terlebih dahulu menyiapkan solusi konkret sebelum menerapkan aturan penghapusan tenaga honorer.
“Kalau saya sih bukan guru honorernya yang dihilangkan, menterinya saja yang diganti,” ungkapnya.
Ia juga menilai kualitas guru honorer tidak kalah dibanding guru ASN, khususnya bagi tenaga pengajar yang memiliki kemampuan khusus di bidang tertentu seperti matematika, fisika, kimia, dan bahasa Inggris yang saat ini masih sangat dibutuhkan sekolah.
“Kalau memang spesialis dan dibutuhkan sekolah, justru menurut saya bayarannya harus lebih tinggi. Jangan melihat status honorer atau bukan,” lanjutnya.
Selain berdampak pada kekurangan guru, DPRD menilai kebijakan tersebut berpotensi mengganggu operasional pendidikan di daerah apabila diterapkan tanpa kesiapan yang matang. Menurut Anhar, daerah saat ini juga masih menghadapi berbagai keterbatasan lain, mulai dari infrastruktur pendidikan hingga pemangkasan bantuan keuangan.
“Jangan bikin susah daerah. Infrastruktur pendidikan masih terbatas, tenaga pendidik kurang, bantuan keuangan juga dipotong,” tambahnya.
Ia meminta pemerintah pusat tidak hanya menerbitkan kebijakan administratif semata, tetapi juga memberikan kepastian regulasi dan solusi yang realistis agar kebutuhan tenaga pendidik di daerah tetap terpenuhi.
“Kalau memang mau dihapus, harus jelas dulu regulasi dan solusinya. Jangan sampai kebijakan pusat justru membuat pendidikan di daerah semakin bermasalah,” timpanya.
Sementara itu, salah satu guru honorer di Samarinda, Arman Setyo, mengaku khawatir kebijakan tersebut akan memperparah krisis tenaga pengajar yang selama ini sudah dirasakan sekolah-sekolah di daerah.
“Kehadiran kami para guru honorer sebenarnya cukup membantu meringankan beban kekurangan guru yang dihadapi Kota Samarinda,” katanya.
Ia menilai banyak tenaga honorer kemungkinan akan meninggalkan profesi guru apabila kebijakan penghapusan benar-benar diberlakukan tanpa solusi yang jelas dari pemerintah pusat.
“Bisa saja beberapa dari kawan-kawan saya memilih mencari pekerjaan lain, sehingga angka kekurangan guru bisa menjadi semakin besar,” tandasnya.
DPRD Samarinda berharap pemerintah pusat dapat mempertimbangkan kembali kebijakan tersebut dengan melihat kondisi riil di daerah. Keberadaan guru honorer dinilai masih menjadi bagian penting dalam menjaga keberlangsungan layanan pendidikan, khususnya di wilayah yang masih mengalami keterbatasan tenaga pengajar. (ADV)
