KATAMEDIA, SAMARINDA – Perlindungan terhadap perempuan dan anak dinilai tidak cukup hanya mengandalkan laporan masyarakat. Dibutuhkan keterlibatan aktif seluruh elemen di lingkungan permukiman agar setiap persoalan dapat terdeteksi sejak dini dan ditangani sebelum berkembang menjadi kasus yang lebih serius.
Untuk itu, ketua komisi IV DPRD Samarinda, Mohammad Novan Syahrony Pasie mendorong Pemerintah Kota (Pemkot) untuk memperkuat peran pengurus RT, kader Posyandu, PKK, hingga Dasa Wisma dalam sistem perlindungan sosial di tingkat akar rumput.
Menurutnya, selama ini penanganan kasus masih bergantung pada laporan masyarakat, sementara tidak semua warga mengetahui mekanisme pengaduan maupun layanan yang telah disediakan pemerintah.
“Sinergi dengan RT dan perangkat lingkungan menjadi kunci agar informasi sampai kepada masyarakat,” Ungkap Novan sapaan karibnya. Rabu (8/72026).
Selain itu, Novan menilai edukasi mengenai perlindungan perempuan dan anak harus menjadi bagian dari kegiatan yang rutin dilaksanakan di lingkungan masyarakat, seperti Posyandu, PKK, Dasa Wisma, maupun pertemuan RT.
“Kalau disampaikan melalui Posyandu, PKK, atau RT, penanganan kasus bisa dilakukan lebih cepat,” Ucapnya.
Selain isu perlindungan, Novan juga menyoroti persoalan pendidikan. Berdasarkan data lintas organisasi perangkat daerah (OPD), diperkirakan terdapat sekitar 6.000 anak di Kota Samarinda yang belum mengenyam pendidikan, mulai dari jenjang sekolah dasar hingga sekolah menengah atas.
Namun, DP2PA belum dapat melakukan verifikasi atau penyaringan ulang data secara menyeluruh karena keterbatasan anggaran.
“Data ini harus segera diverifikasi agar penanganannya lebih tepat sasaran,” Tegas Novan.
Politisi dari partai Golkar itu pun meminta Pemkot Samarinda memberikan dukungan anggaran yang lebih memadai kepada DP2PA agar program perlindungan perempuan dan anak dapat berjalan optimal.
“Dukungan ini sangat penting untuk memperkuat kegiatan sosialisasi, edukasi, pendataan, hingga deteksi dini di tingkat masyarakat,” Tutup Novan. (ADV)
