KATAMEDIA, SAMARINDA – Gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) akibat menurunnya aktivitas industri pertambangan batu bara di Kota Samarinda mulai menjadi perhatian DPRD.
Untuk itu, Komisi IV DPRD Samarinda meminta Pemerintah Kota (Pemkot) segera menyiapkan langkah konkret guna membantu para pekerja terdampak beralih ke sektor usaha mandiri, salah satunya melalui penyediaan program bantuan atau pinjaman modal usaha tanpa bunga.
Kepada awak media, anggota komisi IV DPRD Samarinda, Ismail Latisi mengungkapkan pelatihan keterampilan kerja saja belum cukup untuk menjawab persoalan yang dihadapi para mantan pekerja tambang.
Menurutnya, peningkatan kapasitas harus diiringi dengan dukungan akses permodalan agar keterampilan yang dimiliki dapat diwujudkan menjadi usaha yang mampu menghasilkan pendapatan.
“Yang perlu dipikirkan adalah bagaimana masyarakat eks tambang ini memiliki kemampuan lain yang bisa dikembangkan, kemudian dimanfaatkan untuk berwirausaha dan membangun sumber pendapatan baru,” Ungkap Ismail. Senin (22/6/2026).
Selain itu, Ismail menilak sebagian besar pekerja yang selama ini menggantungkan hidup pada sektor pertambangan masih memiliki keterbatasan pengalaman di bidang usaha lainnya.
Karena itu, pemerintah dinilai perlu menghadirkan program pemberdayaan yang tidak hanya memberikan pelatihan, tetapi juga membuka peluang bagi mereka untuk membangun usaha baru sebagai sumber penghasilan alternatif.
“Ketika mereka memiliki keinginan untuk membuka usaha tetapi terkendala modal, maka pinjaman tanpa bunga bisa menjadi salah satu alternatif solusi. Dengan begitu, mereka tetap memiliki kesempatan untuk membangun usaha dan memperoleh penghasilan,” Jelas Ismail.
Politisi dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu berharap dukungan permodalan tersebut menjadi bagian dari strategi jangka panjang Pemerintah Kota Samarinda dalam mengurangi dampak sosial dan ekonomi akibat menurunnya aktivitas sektor pertambangan.
“Selain membantu menjaga keberlangsungan ekonomi keluarga korban PHK, kebijakan tersebut juga akan berpotensi mendorong lahirnya pelaku usaha mikro baru yang mampu memperkuat perekonomian daerah,” Tutup Ismail. (ADV)
