KATAMEDIA, SAMARINDA – Ancaman bencana yang masih membayangi Kota Samarinda mendorong DPRD untuk memperkuat kesiapsiagaan daerah.
Selain memastikan penanganan saat bencana terjadi, upaya mitigasi dinilai harus menjadi prioritas melalui dukungan anggaran yang memadai, penambahan sumber daya manusia, hingga penyediaan peralatan yang memadai bagi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).
Hal tersebut menjadi salah satu fokus pembahasan dalam rapat dengar pendapat (RDP) Komisi III DPRD Kota Samarinda bersama BPBD yang membahas realisasi anggaran tahun 2026, evaluasi program, serta rencana kerja dan anggaran (RKA) 2027.
Dalam kesempatan itu, ketua komisi III DPRD Samarinda, Deni Hakim Anwar, menyampaikan hingga Juni 2026 realisasi anggaran BPBD telah mencapai lebih dari 59 persen dari total pagu sekitar Rp10,2 miliar. Anggaran tersebut sebagian besar digunakan untuk belanja operasional serta kegiatan penanggulangan bencana.
“Serapan anggaran hingga bulan Juni sudah lebih dari 59 persen. Untuk tahun 2027 juga ada usulan kenaikan anggaran menjadi sekitar Rp16 miliar dan kami berharap tidak lagi mengalami pemangkasan karena kebutuhan penanggulangan bencana cukup besar,” Ungkapnya kepada awak media. Kamis (9/7/2026).
Selain itu, Deni sapaan karibnya juga menyoroti penguatan kelembagaan BPBD, termasuk perubahan nomenklatur pimpinan dari Kepala Pelaksana menjadi Kepala Badan.
Menurutnya perubahan tersebut kini tinggal menunggu proses implementasi sesuai ketentuan yang berlaku, usai seluruh tahapan administrasi dan regulasi terpenuhi, pejabat yang ditunjuk nantinya akan dilantik sebagai Kepala Badan untuk memperkuat tata kelola organisasi penanggulangan bencana di Kota Samarinda.
Tak hanya aspek kelembagaan, Deni juga menilai BPBD masih menghadapi keterbatasan sarana, prasarana, serta tenaga teknis di lapangan, khususnya untuk memperkuat Tim Reaksi Cepat (TRC).
Untuk itu, politisi dari partai Gerindra itu meminta Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) memberikan dukungan terhadap kebutuhan personel maupun pengadaan peralatan yang dinilai sangat penting dalam meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi berbagai potensi bencana.
“Kami berharap ada dukungan dari TAPD untuk penambahan tenaga teknis maupun kebutuhan peralatan. Kesiapsiagaan bencana tidak boleh diabaikan karena yang kita inginkan adalah upaya pencegahan, bukan hanya bergerak setelah bencana terjadi,” Tutup Deni. (ADV)
