KATAMEDIA, SAMARINDA – Persoalan ketepatan data penerima bantuan sosial kesehatan kembali menjadi sorotan di Kota Samarinda. DPRD menilai proses pendataan penerima bantuan iuran kesehatan masih perlu diperbaiki agar program pemerintah benar-benar tepat sasaran.
Anggota Komisi IV DPRD Samarinda, Anhar, mengatakan masih ditemukan sejumlah ketidaksesuaian data penerima bantuan kesehatan seperti Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan BPJS Penerima Bantuan Iuran (PBI).
Menurutnya, Pemerintah Kota Samarinda selama ini menggunakan kategori masyarakat prasejahtera dan garis kemiskinan sebagai dasar dalam menentukan penerima bantuan kesehatan yang dibiayai melalui APBD.
“Ada sekitar 302 ribu masyarakat yang masuk kategori garis kemiskinan dan prasejahtera berdasarkan data yang digunakan pemerintah,” ungkap Anhar, Jumat (22/05/2026).
Meski jumlah penerima telah tercatat dalam basis data pemerintah, Anhar mengungkapkan masih banyak persoalan administratif yang ditemukan di lapangan. Beberapa di antaranya berupa data warga yang sudah meninggal dunia namun masih tercatat aktif sebagai penerima bantuan.
Selain itu, terdapat pula persoalan ketidaksesuaian alamat dan identitas penerima yang dinilai dapat memengaruhi ketepatan penyaluran bantuan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
“Masih ada data penerima yang sudah meninggal tapi namanya tetap aktif. Ada juga yang salah alamat. Itu yang membuat data terus dievaluasi,” jelasnya.
Anhar menilai validasi dan pembaruan data secara berkala menjadi langkah penting agar program bantuan sosial kesehatan tidak menimbulkan persoalan di tengah masyarakat. Menurutnya, data yang akurat akan mempermudah pemerintah dalam menyalurkan bantuan secara tepat dan efisien.
“Kalau basis datanya benar, sebenarnya penyaluran bantuan itu mudah dilakukan dan tidak menimbulkan polemik,” tandasnya.
Ia berharap pemerintah daerah terus memperkuat sistem pendataan dan koordinasi antarinstansi agar program bantuan kesehatan dapat berjalan lebih optimal. Dengan data yang valid, bantuan sosial diharapkan benar-benar menyasar warga yang membutuhkan dan mampu meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat di Samarinda. (ADV)
