KATAMEDIA, SAMARINDA – Penerapan sistem parkir berbasis digital di Kota Samarinda mendapat perhatian DPRD. Seiring perluasan penggunaan pembayaran non-tunai di sejumlah titik parkir, pemerintah diminta segera menyiapkan pelatihan bagi masyarakat lokal agar mampu mengelola sistem tersebut.

Kepada awak media, wakil ketua DPRD Kota Samarinda, Celni Pita Sari, menyampaikan Dinas Perhubungan (Dishub) bersama organisasi perangkat daerah (OPD) terkait perlu meningkatkan kapasitas sumber daya manusia (SDM), terutama juru parkir dan masyarakat yang bekerja di sektor perparkiran.

“Kalau kita mau kencang dari segi perpajakan dan retribusi yang diterima berbasis QR, kita juga harus memiliki SDM yang bisa dan siap menggunakan sistem digitalisasi yang ada,” Ungkapnya.

Celni sapaan karibnya menilai pelatihan tidak hanya berfokus pada penggunaan perangkat atau aplikasi parkir digital, tetapi juga mencakup pengelolaan parkir, pelayanan kepada masyarakat, serta pemahaman mengenai retribusi daerah.

Dirinya juga mendorong masyarakat di sekitar lokasi parkir diprioritaskan untuk direkrut setelah mengikuti pelatihan.

“Untuk mencegah kebocoran perparkiran yang ada, kita harus melatih masyarakat lokal sekitar untuk direkrut,” Ucap Celni.

Selain itu, Celni menilai pelatihan tersebut dapat membantu mengurangi keberadaan juru parkir liar yang selama ini berpotensi menyebabkan kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Dengan adanya pelatihan ini, bisa mengurangi juru parkir liar yang sering menyebabkan kebocoran PAD dari sektor perparkiran,” Ujarnya.

Politisi dari partai Nasdem itu menambahkan pemerintah juga harus memberikan pembinaan kepada juru parkir resmi agar mampu beradaptasi dengan sistem digital yang diterapkan.

Celni berharap pelatihan segera dilaksanakan agar digitalisasi parkir dapat meningkatkan PAD sekaligus memberdayakan masyarakat lokal.

“Juru parkir yang sudah didaftarkan Dishub dan OPD terkait juga wajib dilatih. Jangan sampai mereka tersingkir karena tidak paham teknologi,” Pungkasnya. (ADV)