KATAMEDIA, SAMARINDA – Besarnya anggaran pendidikan Kota Samarinda yang menembus lebih dari Rp1,1 triliun pada 2025 menjadi perhatian serius DPRD Kota Samarinda.
Pasalnya, nilai anggaran yang besar harus diimbangi dengan transparansi serta perencanaan yang terukur agar setiap rupiah yang dibelanjakan benar-benar menjawab kebutuhan sekolah dan meningkatkan kualitas layanan pendidikan.
Menanggapi hal tersebur, anggota komisi IV DPRD Samarinda, Anhar menilai pengawasan terhadap sektor pendidikan tidak cukup hanya melihat besaran anggaran yang dialokasikan.
Dirinya mengungkapkan DPRD membutuhkan penjelasan rinci mengenai struktur belanja, sasaran penerima manfaat, hingga indikator keberhasilan setiap program. Dari total anggaran pendidikan tahun ini, sekitar Rp317 miliar dialokasikan untuk belanja fisik dan sekitar Rp829 miliar untuk belanja nonfisik.
“Yang kami butuhkan bukan sekadar mengetahui jumlah anggarannya besar. Kami ingin melihat konstruksi belanjanya secara utuh. Apa yang dibiayai, siapa yang menerima manfaat, dan apa ukuran keberhasilannya. Itu yang harus dibuka,” Ungkap Anhar kepada awak media. Jum’at (19/6/2026).
Lebih lanjut, Anhar menekankan transparansi menjadi kebutuhan mendesak karena sektor pendidikan selalu menyerap porsi anggaran terbesar dalam APBD setiap tahunnya.
Dirinya juga menyebutkan pihaknya ingin memastikan dasar penetapan prioritas pembangunan sekolah dilakukan secara objektif.
“Kami ingin mengetahui mengapa suatu sekolah diprioritaskan, sementara sekolah lain yang menghadapi persoalan serupa belum mendapatkan alokasi yang sama. Penjelasan seperti itu penting, agar tidak muncul pertanyaan di masyarakat,” Ucap Anhar.
Selain itu, Anhar menambahkan apabila ada sekolah yang memperoleh anggaran lebih besar, pemerintah harus mampu menjelaskan parameter dan alasan yang menjadi dasar pengambilan keputusan tersebut.
“Kalau ada sekolah mendapat anggaran lebih besar, tentu harus ada alasan yang bisa dijelaskan. Jangan sampai muncul kesan bahwa penetapan prioritas dilakukan tanpa parameter yang jelas. Itu yang ingin kami dalami,” Ujarnya.
Untuk itu, politisi dari partai PDI Perjuangan tersebut mengingatkan pengelolaan anggaran pendidikan harus disesuaikan dengan kondisi fiskal daerah yang kini semakin ketat akibat kebijakan efisiensi dan berkurangnya transfer dari pemerintah pusat.
“Situasi fiskal sekarang menuntut pemerintah bekerja lebih presisi. Tidak bisa lagi semua kebutuhan dianggap prioritas. Harus ada ukuran yang jelas tentang mana yang paling mendesak, dan mana yang bisa ditunda,” Tutup Anhar. (ADV)
