Samarinda, Katamedia.co – Wali Kota Samarinda, Andi Harun, menilai bahwa masalah sampah, menjadi isu nasional, dan salah satu arahan Presiden RI, Prabowo Subianto.

Bahkan sangking seriusnya, kata dia, oleh pemerintah pusat dibentuk satgas penanganan sampah yang dikomandoi Mentri Agraria dan Tata Ruang (ATR), Agus Harimurti Yudhoyono.

“Kalau kita melihat berita nasional, dibeberapa daerah/provinsi yang kita saksikan, ada yang mengalami darurat sampah,” katanya, Selasa (8/4/2025).

Apalagi, setelah ditindaklanjuti oleh Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) melarang pemakaian sistem penumpukkan sampah yang tidak disertai dengan penanganan.

“Sehingga menumpuk berpuluh-puluh meter. Nah itu yang dilarang KLHK, walaupu penumpukkan itu terjadi di TPA (Tempat Pemrosesan Akhir),” terangnya.

Menurutnya, sampah harusnya tidak hanya ditumpuk, tetapi juga dikelola. Sehingga, tidak menimbulkan masalah lingkungan.

“Dengan pendekatan-pendekatan atau pendekatan teknis yang telah digariskan oleh KLHK. Kita masuk ke Samarinda lagi,” jelasnya.

Arahan Presiden RI, Prabowo Subianto, pada saat retreat hingga akhir itu diadobsi, sebab dianggap urgen untuk Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda.

“Pemkot Samarinda, walaupun masih bisa menangani sampah, tidak boleh didekati dengan pola penekatan lama,” bebernya.

Pola pendekatan lama ini, adalah menunggu TPA penuh, barulah pemerintah mengambil langkah-langkah.

“Karena kencendrungan tren setiap hari produksi sampah kita itu meningkat. Kita dulu punya produksi 600 ton perhari, pada 202,” imbuhnya.

Namun, pada 2025 ini, berat sampah yang masuk ke TPA mencapai 604 ton perharinya. Jadi cenderung meningkat setiap harinya.