Samarinda, KATAMEDIA – DPRD Kaltim menanggapi kasus perundungan antar siswa akibat iuran kegiatan ekstrakurikuler. Sekretaris Komisi IV, Darlis Pattalongi, mengingatkan bahwa sekolah harus menyelenggarakan kegiatan berdasarkan kemampuan finansialnya.

“Kita tentu meminta sekolah-sekolah menyelenggarakan ekstrakurikuler sesuai dengan kemampuannya,” ujarnya.

Menurutnya, sekolah tidak boleh memaksakan kegiatan yang berbiaya tinggi karena itu akan membebani orang tua dan berpotensi menimbulkan diskriminasi sosial di kalangan siswa.

“Jangan memaksakan diri untuk membuat variasi ekstrakurikuler yang pada akhirnya membebani para orang tua kita,” tambahnya.

Kegiatan ekstrakurikuler seharusnya menjadi alat pembentukan karakter dan keterampilan sosial siswa, bukan ajang pembeda status ekonomi. Dalam psikologi perkembangan anak, eksklusi sosial pada usia dini dapat menimbulkan trauma dan menurunkan rasa percaya diri.

“Ini kan siswa kan cenderung mengikuti temannya. Sementara latar belakang orang tua itu kan berbeda-beda kondisi ekonominya,” jelas Darlis. Ini menunjukkan pentingnya kebijakan pendidikan yang inklusif dan sensitif terhadap kondisi sosial-ekonomi peserta didik.

Darlis juga menyarankan agar sekolah memanfaatkan dana BOSNAS dan BOSDA untuk mendukung kegiatan ekstrakurikuler yang merata dan terjangkau.

“Ada juga bantuan dari dana BOSNAS, BOSDA yang bisa diarahkan ke sana,” katanya.

Ekstrakurikuler yang tepat akan memberikan dampak positif terhadap pembentukan karakter, kepemimpinan, dan bahkan prestasi akademik. Tapi harus dipastikan bahwa kegiatan itu tidak eksklusif hanya untuk mereka yang mampu secara finansial.

Komisi IV akan memantau agar kebijakan gubernur seperti ‘gratispoll’ juga mengakomodasi kebutuhan kegiatan sekolah yang mendukung karakter siswa, termasuk pengadaan seragam dan perlengkapan. (Adv)