Samarinda, KATAMEDIA – Komisi III DPRD Kalimantan Timur menanggapi serius dampak longsor yang terjadi di KM 28 Batuah, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara. Peristiwa tersebut menyebabkan kerugian bagi sedikitnya 22 kepala keluarga yang tinggal di sekitar lokasi. Reza Fahlevi, anggota Komisi III DPRD Kaltim, menyampaikan bahwa pihaknya tengah memfasilitasi berbagai pihak untuk mencari solusi atas bencana tersebut.
“Dalam hal ini kami Komisi III mencoba memfasilitasi dan mencarikan solusi terkait dengan dampak longsor ini,” ujar Reza.
Ia menegaskan bahwa langkah awal yang diambil adalah dengan mendorong pihak perusahaan, dalam hal ini PT BSSR, untuk turut bertanggung jawab terhadap dampak yang ditimbulkan. Meski Dinas ESDM menyatakan bahwa longsor disebabkan oleh faktor alam, masyarakat tetap menuntut adanya evaluasi menyeluruh.
“Walaupun dalam hal ini tadi sudah disampaikan oleh Dinas ESDM bahwasanya dampak longsor ini diakibatkan oleh faktor alam, kemudian masyarakat tadi meminta bagaimana untuk meninjau langsung terkait dengan dampak longsor yang ada,” lanjut Reza.
Perbedaan persepsi inilah yang mendorong DPRD Kaltim membentuk tim gabungan. Tim ini akan melibatkan Dinas ESDM, BPJN, pihak perusahaan, serta perwakilan masyarakat untuk meninjau ulang penyebab dan dampak bencana tersebut. Tujuan utamanya adalah menemukan solusi yang adil bagi semua pihak.
Langkah pembentukan tim ini juga mencerminkan prinsip good governance atau tata kelola pemerintahan yang baik. Melibatkan berbagai stakeholder menunjukkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengambilan keputusan, khususnya dalam hal bencana lingkungan yang menimbulkan dampak sosial.
Kajian geologi dari Universitas Mulawarman sebelumnya memang menyebut faktor alam sebagai penyebab utama. Namun dalam konteks geoteknik, kombinasi antara kondisi alam dan aktivitas manusia seperti tambang dapat mempercepat proses longsor. Oleh karena itu, penyelidikan lebih lanjut tetap diperlukan.
“Kami dari DPRD, khususnya Komisi III, dengan ini akan membentuk tim untuk memberikan kajian nantinya yang akan didampingi oleh Dinas ESDM, kemudian juga diikutsertakan pihak masyarakat, kemudian juga BPJN dan instansi terkait,” pungkas Reza.
DPRD berharap melalui mekanisme mediasi dan investigasi ini, dapat dihasilkan solusi yang tidak hanya memulihkan kondisi fisik wilayah terdampak, tetapi juga memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan dunia usaha. (Adv)
