Anhar Kritik Wacana Penghapusan Bantuan Keuangan Provinsi untuk Daerah

ktmd - katamedia.co
Rabu, 20 Mei 2026 09:43 WITA
Anggota Komisi IV DPRD Samarinda, Anhar
Anggota Komisi IV DPRD Samarinda, Anhar

KATAMEDIA, SAMARINDA – Wacana penghapusan bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur kepada pemerintah kabupaten dan kota mendapat tanggapan kritis dari DPRD Samarinda. Kebijakan tersebut dinilai dapat berdampak pada jalannya berbagai program pembangunan di daerah.

Anggota Komisi IV DPRD Samarinda, Anhar, mengatakan bantuan keuangan provinsi selama ini memiliki peran penting dalam mendukung pelaksanaan program pemerintah daerah sekaligus mempercepat pembangunan di berbagai sektor.

Menurutnya, bantuan tersebut juga menjadi bentuk sinergi antara pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten dan kota dalam mewujudkan target pembangunan secara bersama-sama.

Baca juga  Anhar Minta Marimar dan Lampion Garden Ditata Ulang: Biar Jadi Ruang Publik yang Ramah Warga

“Tidak ada alasan untuk menghapus bantuan keuangan itu. Justru bantuan tersebut membantu mewujudkan program pemerintah provinsi di daerah,” ujar Anhar, Rabu (20/05/2026).

Anhar menilai keberhasilan pembangunan di tingkat provinsi tidak dapat dipisahkan dari capaian pembangunan di setiap daerah. Karena itu, dukungan terhadap kabupaten dan kota justru menjadi bagian penting dalam meningkatkan kinerja pemerintah provinsi secara keseluruhan.

Baca juga  RPJMD 2025–2029 Disepakati, DPRD Samarinda Dorong Peningkatan Layanan dan Pemerataan Pembangunan

“Keberhasilan pemerintah daerah pasti menjadi tolok ukur keberhasilan pemerintah provinsi. Begitu juga sebaliknya,” katanya.

Ia menjelaskan, berbagai indikator pembangunan provinsi, termasuk pertumbuhan ekonomi, pada dasarnya berasal dari kontribusi daerah-daerah di Kalimantan Timur. Dengan kata lain, kemajuan provinsi sangat dipengaruhi oleh perkembangan ekonomi dan pembangunan di tingkat kabupaten maupun kota.

“Pertumbuhan ekonomi provinsi itu berasal dari capaian kabupaten dan kota. Jadi daerah sebenarnya punya kontribusi besar terhadap provinsi,” tandasnya.

Baca juga  Komisi III DPRD Kaltim Soroti Ancaman Berulang Terhadap Jembatan Mahakam, Dorong Tindakan Hukum Tegas

Menurut Anhar, penghapusan bantuan keuangan berpotensi membuat sejumlah program pembangunan daerah berjalan lebih lambat, terutama program yang membutuhkan dukungan anggaran tambahan dari pemerintah provinsi. Ia berharap kebijakan tersebut dapat dikaji kembali dengan mempertimbangkan kebutuhan riil pemerintah daerah serta dampaknya terhadap pembangunan secara menyeluruh di Kalimantan Timur. (ADV)

Bagikan:
Berita Rekomendasi