KATAMEDIA, SAMARINDA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) akan memperkuat kebijakan kesejahteraan tenaga pendidik non-ASN pada 2026.
Setelah pemerintah pusat menetapkan standar insentif bagi guru honorer sebesar Rp300.000, Kaltim memastikan langkah lebih progresif dengan menaikkan bantuan tersebut menjadi Rp500.000, dan bahkan menargetkan peningkatan hingga Rp1 juta pada tahun mendatang.
Gubernur Kaltim, H. Rudy Mas’ud, dalam momentum peringatan Hari Guru Nasional menyampaikan bahwa kebijakan tersebut merupakan bentuk penghargaan pemerintah daerah terhadap dedikasi para guru honorer yang telah berperan besar dalam mencerdaskan generasi Kaltim.
Ia menegaskan bahwa guru adalah “pahlawan tanpa tanda jasa” yang harus mendapatkan perhatian lebih, termasuk dari sisi kesejahteraan.
“Pusat telah menetapkan angkanya Rp300.000, tetapi Kaltim berkomitmen menaikkannya menjadi Rp500.000. Ini bentuk terima kasih kami kepada guru-guru honorer. Ke depan, kami menargetkan insentif bisa naik hingga Rp1 juta jika APBD memungkinkan,” ujar Rudy Mas’ud.
Ia menambahkan bahwa kenaikan ini bukan sekadar kebijakan keuangan, tetapi bagian dari strategi besar Pemprov Kaltim dalam menyokong peningkatan kualitas pendidikan.
Pemerintah menilai kesejahteraan guru merupakan faktor penting yang akan berdampak langsung terhadap motivasi, kinerja, dan kualitas pembelajaran di sekolah-sekolah.
Rudy juga mengajak masyarakat untuk mendukung langkah pemerintah agar pembiayaan daerah tetap stabil. Menurutnya, peningkatan insentif akan sangat bergantung pada kondisi dan kekuatan APBD Kaltim pada 2026.
“Doakan APBD kita kuat, supaya kebijakan ini bisa direalisasikan dan disetujui semua pihak,” tambahnya.
Rencana kenaikan insentif tersebut diprediksi akan menjadi bagian dari penguatan program Gratispol Generasi Emas, yang menempatkan pengembangan SDM sebagai salah satu prioritas utama pemerintahan Rudy Mas’ud – Seno Aji.
Selain memberikan insentif, pemerintah juga tengah menyusun langkah peningkatan kompetensi guru, termasuk pelatihan pendidikan digital, sertifikasi lanjutan, hingga perluasan akses fasilitas belajar.
Di sisi lain, kolaborasi antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota juga akan diperkuat untuk memastikan pemberian insentif berjalan merata termasuk menyiapkan mekanisme penyaluran yang lebih efektif agar bantuan langsung diterima guru tanpa hambatan administrasi.
Jika target kenaikan insentif menjadi Rp1 juta terealisasi pada 2026, Kaltim diperkirakan akan menjadi salah satu daerah dengan dukungan kesejahteraan guru honorer tertinggi di Indonesia.
Kebijakan ini diharapkan tidak hanya meningkatkan taraf hidup pendidik, tetapi juga memperkuat kualitas pendidikan daerah dalam jangka panjang (Fr/ADV/Diskominfo Kaltim).
