KATAMEDIA, Samarinda – Potensi ekspor pisang Kalimantan Timur terus menunjukkan perkembangan positif seiring meningkatnya kualitas produksi dan perluasan kawasan budidaya. Namun, hingga kini Kaltim belum dapat menikmati manfaat penuh dari aktivitas ekspor tersebut, karena komoditas lokal masih harus didistribusikan melalui pelabuhan-pelabuhan besar di luar daerah.
Kabid Hortikultura Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura (DPTPH) Kaltim, Kosasih, menyampaikan bahwa ekspor pisang jenis kepok grecek dari Kaltim sebenarnya telah berjalan. Akan tetapi, secara administrasi dan pencatatan nilai ekspor, komoditas tersebut tercatat sebagai produk Jawa Timur.
“Pisang kita sudah diekspor, kualitasnya bagus. Hanya saja pintu ekspor yang ditetapkan pemerintah pusat tidak ada di Kaltim. Jadi semua transaksi dicatatkan di Jawa Timur. PAD-nya juga ke sana,” ujarnya.
Hingga kini pemerintah pusat hanya menetapkan beberapa pelabuhan sebagai jalur resmi ekspor, seperti Tanjung Priok (Jakarta), Tanjung Perak (Surabaya), Bali, Makassar, serta pelabuhan di wilayah Maluku dan NTT. Kondisi ini membuat Kaltim tidak memiliki ruang fiskal untuk mengembangkan pelabuhan ekspor sendiri.
Namun harapan baru muncul seiring rencana pengembangan Pelabuhan Buluminung di Penajam Paser Utara (PPU)—wilayah yang berbatasan langsung dengan kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN).
Pelabuhan ini tengah dibahas dalam forum nasional bersama Bappenas dan diproyeksikan sebagai pintu ekspor logistik kawasan tengah dan timur Indonesia.
“Kalau Buluminung benar-benar jadi pelabuhan ekspor, itu momentum besar. Komoditas Kaltim bisa tercatat sebagai ekspor daerah sendiri,” kata Kosasih.
Tidak hanya bicara ekspor, pengembangan pisang juga berkaitan erat dengan rencana diversifikasi pangan di daerah. Pemerintah tengah mengkaji agar pasokan pisang jenis kepok grecek dapat terintegrasi dengan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang akan berjalan secara nasional.
Kosasih menilai diversifikasi pangan penting untuk mengurangi ketergantungan pada beras, sekaligus memperkuat pangan lokal. Ia menyebut pisang berpotensi diperkenalkan secara bertahap, terutama di tiga kabupaten yang sudah terbiasa mengonsumsi pisang sebagai sumber karbohidrat: Kutai Timur, Kutai Kartanegara, dan Paser.
“Mungkin tidak harus nasi setiap waktu. Minimal seminggu ada porsi pangan lokal. Itu sangat mungkin,” jelasnya. Namun ia menekankan bahwa integrasi itu membutuhkan dasar kuat berupa instruksi gubernur.
“MBG ini program besar. Kalau diintegrasikan dengan pangan lokal akan sangat efektif. Tapi semua kembali pada instruksi gubernur. Itu kunci.”
Nantinya, Kaltim juga akan mengandalkan Koperasi Merah Putih dan koperasi desa untuk menyuplai bahan baku MBG dari tingkat lokal. Distribusi pisang, jagung, hingga komoditas hortikultura lainnya dapat ditangani lebih efisien dari desa, sebagaimana konsep klaster pangan yang sedang disusun Pemprov Kaltim.
Dengan pembangunan pelabuhan yang lebih dekat IKN, penguatan pangan lokal, serta integrasi kebijakan pusat-daerah, pemerintah optimistis bahwa pisang Kaltim bukan hanya menjadi komoditas unggulan ekspor, tetapi juga sumber pangan strategis yang mendukung ketahanan daerah dalam beberapa tahun ke depan (Fr/ADV/Diskominfo Kaltim).
