KATAMEDIA, Sangatta- Komitmen Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim) untuk memperkuat upaya perlindungan anak terus menunjukkan perkembangan positif, meskipun predikat Kota Layak Anak (KLA) masih berada pada kategori Madya pada hasil verifikasi nasional terbaru.
Hasil penilaian yang diumumkan pada 2025 menunjukkan bahwa sejumlah indikator memang mengalami kemajuan, namun belum cukup untuk memenuhi standar pencapaian menuju level yang lebih tinggi. Kondisi ini membuat Pemkab Kutim harus kembali menyusun strategi perbaikan yang lebih terukur.
Nurhaya, perencana ahli muda pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kutai Timur, menjelaskan bahwa penilaian KLA dilakukan dengan melihat capaian kinerja dua tahun sebelumnya.
Dengan demikian, indikator yang diuji pada 2024 dan diumumkan 2025 sebenarnya merujuk pada data tahun 2023.
“Penilaiannya memang mundur dua tahun dari data yang dikumpulkan. Jadi setiap capaian harus dijaga secara konsisten dari tahun ke tahun,” tuturnya saat diwawancarai pada Rabu, 19 November 2025.
Kutim sempat mempertahankan predikat Pratama selama tiga tahun sebelum naik ke Madya. Namun target untuk menembus level Nindya belum tercapai. Bahkan pada evaluasi tingkat provinsi, Kutim diperkirakan mampu meraih peringkat Utama sebelum akhirnya terkoreksi kembali oleh verifikasi kementerian.
“Di tingkat provinsi skor kita cukup tinggi, tetapi hasil akhir dari kementerian menunjukkan ada beberapa aspek yang belum memenuhi standar,” katanya.
Salah satu faktor penghambat adalah belum rampungnya Peraturan Daerah tentang KLA, yang menjadi salah satu indikator penting dalam menilai keseriusan pemerintah daerah dalam menjamin keberlanjutan kebijakan perlindungan anak.
“Regulasi itu masih dalam proses pembahasan, jadi kita belum bisa mengamankan nilai maksimal dari aspek tersebut,” jelasnya.
Selain persoalan regulasi, kelengkapan bukti dukung dan penguatan peran lintas sektor juga menjadi perhatian. KLA menuntut keterlibatan menyeluruh dari berbagai organisasi perangkat daerah, dunia usaha, komunitas masyarakat, hingga media yang berperan menyebarkan informasi terkait isu perlindungan anak.
Nurhaya menyebut bahwa Bupati Kutim telah menetapkan target baru untuk penilaian tahun 2026. Pemerintah daerah diminta untuk memperbaiki kelembagaan, memperkuat koordinasi antarinstansi, serta memastikan seluruh indikator terpenuhi secara berkelanjutan.
“Ada komitmen dari pimpinan agar kita bisa naik ke Nindya pada penilaian berikutnya. Ini membutuhkan kerja bersama, bukan hanya satu instansi,” ucapnya.
Dengan sejumlah kekurangan yang masih perlu dibenahi, DPPPA Kutim kini fokus pada pembaruan dokumen, perbaikan administrasi, dan peningkatan sinergi dengan berbagai elemen masyarakat.
Pemerintah daerah optimistis Kutim dapat meningkatkan status KLA, asalkan seluruh upaya dilakukan secara konsisten dan terukur. (ADV/MR)
