Samarinda, KATAMEDIA – Wacana penggunaan metode vasektomi sebagai solusi pengendalian pertumbuhan penduduk di tengah tekanan ekonomi menuai sorotan dari Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kalimantan Timur, Andi Satya Adi Saputra, menegaskan bahwa langkah tersebut tidak bisa diterapkan secara sepihak atau diwajibkan oleh pemerintah.

Dalam pernyataannya, Andi menjelaskan bahwa vasektomi merupakan metode kontrasepsi ketat yang hanya bisa dilakukan atas dasar kesadaran dan kemantapan pribadi, bukan karena paksaan dari pihak manapun.

“Vasektomi itu adalah kontrasepsi ketat. Untuk melakukan tindakan ini harus murni atas kesadaran diri sendiri, bukan karena paksaan atau dorongan dari pihak tertentu,” ujarnya kepada awak media.

Ia menolak jika wacana vasektomi dijadikan kebijakan wajib untuk menekan laju pertumbuhan penduduk. Menurutnya, intervensi pemerintah yang bersifat memaksa dalam hal ini justru bertentangan dengan prinsip-prinsip hak asasi dan kebebasan individu.

“Seandainya vasektomi ini diwajibkan oleh pemerintah, saya rasa itu bukan langkah yang tepat. Karena syarat utama untuk melakukan vasektomi adalah sukarela dan benar-benar mantap dalam keputusan pribadi,” tegasnya.

Lebih lanjut, Andi menilai bahwa wacana tersebut perlu dikaji lebih dalam dari berbagai aspek, termasuk etika, sosial, budaya, dan agama. Ia pun menyatakan penolakan pribadi terhadap rencana tersebut jika diwujudkan dalam bentuk kebijakan resmi.

“Saya pribadi menolak adanya kebijakan seperti ini. Harus ada pertimbangan matang dan kajian mendalam sebelum mengambil keputusan yang menyentuh hak reproduksi masyarakat,” pungkasnya.

Pernyataan ini menegaskan posisi DPRD Kaltim yang mendorong pendekatan edukatif dan sukarela dalam program pengendalian penduduk, tanpa menanggalkan prinsip-prinsip kebebasan dan keadilan sosial. (Adv)