KATAMEDIA, TENGGARONG – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar) siap menyuplai sekitar 300 ton sampah setiap hari dalam rencana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSA) regional Kalimantan Timur (Kaltim) yang melibatkan Samarinda, Balikpapan, dan Kukar.
Hal tersebut disampaikan Asisten II Setkab Kukar, Ahyani Fadianur Diani, usai menerima kunjungan kerja China Energy Conservation and Environmental Protection Group Co., Ltd. (CECEP/CNEPG) bersama Magic Crystal Indo, Selasa (3/2/2026), di Ruang Eksekutif Kantor Bupati Kukar.
Dijelaskan Ahyani, kerja sama tiga daerah ini dilakukan karena kapasitas pabrik pengolahan sampah yang direncanakan membutuhkan pasokan besar, yakni 1.000 ton sampah per hari. Jika hanya mengandalkan satu daerah, kebutuhan itu dinilai tidak akan terpenuhi.
“Karena kapasitas produksi pabrik ini satu hari itu butuh 1.000 ton sampah. Kalau hanya satu daerah tidak mencukupi, makanya diambil tiga daerah, Balikpapan, Samarinda, dan Kukar. Kukar sendiri kurang lebih bisa menyuplai sekitar 300 ton per hari,” jelas Ahyani.
Ia menyebutkan, saat ini pihak investor masih berada pada tahapan feasibility study (FS) untuk melihat potensi sampah di tiga daerah, jarak pengangkutan, hingga kesesuaian lokasi pembangunan pabrik pengolahan sampah menjadi listrik.
Rencana lokasi PLTSA berada di Kilometer 37 Samboja, kawasan yang dinilai berada di posisi tengah sehingga bisa mengakomodasi suplai sampah dari ketiga daerah.
Lahan yang telah disiapkan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim bersama investor diperkirakan seluas sekitar 40 hektare.
“Lokasinya dicari yang di tengah supaya bisa mengakomodir tiga daerah ini. Jadi nanti sampah dari Samarinda, Balikpapan, dan Kukar setelah diproses bisa masuk ke pabrik itu,” ujarnya.
Ahyani menambahkan, proyek PLTSA ini juga menawarkan nilai investasi yang besar, yakni sekitar 300 ribu dolar AS atau setara Rp4,5 triliun, serta direncanakan bekerja sama dengan PT PLN dalam pemanfaatan listrik yang dihasilkan dari pengolahan sampah.
Meski demikian, ia menegaskan seluruh rencana tersebut masih sangat bergantung pada hasil studi kelayakan yang saat ini sedang berjalan.
“Kalau FS-nya nanti dinyatakan feasible dan visible, baru bisa dilanjutkan ke tahap berikutnya. Kalau tidak, tentu akan dicari alternatif lain,” katanya.
Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Kukar, Slamet Hadi Raharjo, menyambut positif rencana pembangunan PLTSA tersebut. Menurutnya, secara konsep, kehadiran PLTSA akan sangat membantu pengelolaan sampah di Kukar.
“Kalau kami dari Kabupaten Kukar tentunya senang. Selama ini kita mengolah sampah, dan dengan adanya pembangkit listrik tenaga sampah ini, otomatis sampah kita bisa lebih bersih karena semuanya bisa terkirim ke pabrik,” terangnya.
Namun demikian, Slamet mengingatkan ada persoalan krusial yang juga perlu menjadi perhatian bersama, yakni biaya transportasi sampah dari TPA maupun titik pengumpulan menuju lokasi PLTSA.
“Cuma yang menjadi masalah satu, siapa yang menanggung biaya transportasi dari TPA kita atau dari tempat-tempat pengumpulan sampah ke lokasi PLTSA itu,” tuturnya.
Ia menilai, keberadaan PLTSA tidak serta-merta mempermudah pengendalian sampah di Kukar, mengingat luas wilayah kabupaten serta sebaran timbulan sampah yang tidak merata.
“Wilayah Kukar ini kan luas sekali. Tadi juga disampaikan ada batasan jarak maksimal sekitar 50 kilometer dari TPA ke lokasi pabrik,” bebernya.
Tenggarong sebagai wilayah dengan timbulan sampah terbesar di Kukar kata dia, mampu menghasilkan sekitar 100 ton sampah per hari. Namun jarak dari Tenggarong ke rencana lokasi PLTSA di Kilometer 37 Samboja ini bisa mencapai sekitar 100 kilometer, sehingga biaya angkut dinilai akan cukup tinggi.
“Transportasinya lumayan jauh, kurang lebih 100 kilometer. Otomatis biayanya mahal. Mungkin itu juga alasan kenapa mereka membatasi jarak maksimal 50 kilometer, karena pertimbangan keekonomisan pengolahan sampah menjadi listrik,” paparnya.
Untuk wilayah Kukar yang relatif dekat dengan rencana lokasi PLTSA, Slamet menyebut Samboja dan Loa Janan. Namun Samboja sendiri telah masuk dalam delineasi wilayah Ibu Kota Nusantara (IKN), sementara Loa Janan hanya mampu menyumbang sekitar 30 ton sampah per hari.
“Kalau Tenggarong memang besar, sekitar 100 ton, tapi jaraknya jauh. Wilayah hulu juga jauh. Yang paling memungkinkan itu di sekitar Muara Jawa–Sangasanga,” pungkasnya.
