KATAMEDIA, SAMARINDA – Di tengah keluhan orang tua yang anaknya gagal lolos Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) jalur zonasi tahun ajaran 2026/2027, komisi IV DPRD Samarinda menemukan masih tersedia sekitar 300 kursi kosong di sejumlah SMP negeri yang berpotensi menjadi solusi bagi para peserta didik yang belum tertampung.
Hal ini diungkapkan oleh ketua komisi IV DPRD Samarinda, Mohammad Novan Syahronny Pasie. Dirinya menyampaikan pihaknya telah menerima 31 berkas pengaduan resmi yang difasilitasi Tim Reaksi Cepat Perlindungan Perempuan dan Anak (TRC PPA) Kalimantan Timur (Kaltim).
Berkas tersebut berisi identitas calon siswa beserta dokumen yang menunjukkan mereka tidak lolos dalam sistem penerimaan. Menurut Novan, persoalan utama bukan terletak pada sistem semata, melainkan ketidakseimbangan antara daya tampung SMP negeri dengan jumlah lulusan SD di beberapa rayon.
“Kondisi ini harus menjadi evaluasi bersama. Apakah ke depan diperlukan penambahan ruang belajar atau bahkan pembangunan sekolah baru di wilayah yang memang kekurangan daya tampung,” Ungkap Novan sapaan karibnya. Jum’at (3/7/2026).
Lebih lanjut, Novan menyebutkan dengan mempertimbangkan kemampuan fiskal daerah, solusi yang paling realistis saat ini adalah menambah rombongan belajar (rombel) sesuai ketentuan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.
Sementara itu, DPRD bersama pemerintah daerah akan memetakan distribusi sekitar 300 kursi yang masih kosong di berbagai SMP negeri. Pembahasan tersebut dijadwalkan berlangsung pada 4 Juli untuk memastikan sekolah-sekolah yang masih memiliki daya tampung.
Selain itu, Novan memastikan seluruh aduan yang masuk akan diupayakan memperoleh tempat di sekolah negeri dengan memanfaatkan sisa kuota yang tersedia. Apabila seluruh sekolah dalam rayon asal telah penuh, calon siswa akan diarahkan ke rayon lain yang masih memiliki kursi kosong.
“Pada prinsipnya, mereka tetap kita upayakan tertampung di SMP negeri di Kota Samarinda. Jumlah aduan yang kami terima tidak sampai 100 siswa, sehingga dengan ketersediaan sekitar 300 kursi, kami optimistis seluruhnya dapat diakomodasi,” Jelas Novan.
Selain persoalan daya tampung, politisi dari partai Golkar itu juga menyoroti dugaan manipulasi titik koordinat domisili yang disampaikan sejumlah orang tua. Namun, Novan menegaskan pihaknya belum dapat menyimpulkan adanya pelanggaran sebelum dilakukan penelusuran oleh Satgas SPMB.
“Jika nantinya ditemukan bukti adanya penyimpangan dalam penggunaan titik koordinat, kami akan meminta Satgas memberikan penjelasan dan mendorong pemberian sanksi kepada pihak yang terbukti melakukan pelanggaran,” Tutupnya. (ADV)
