KATAMEDIA, SAMARINDA – Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi salah satu kunci keberlanjutan pembangunan dan pelayanan publik di Kota Samarinda.
Berangkat dari kepentingan tersebut, Komisi II DPRD Samarinda melakukan evaluasi terhadap kinerja Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), sekaligus menyoroti tindak lanjut temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) senilai sekitar Rp770 juta pada proyek videotron agar pengelolaan keuangan daerah semakin akuntabel.
Kepada awak media, ketua komisi II DPRD Samarinda, Iswandi, menyampaikan evaluasi dilakukan untuk mengukur capaian PAD hingga Triwulan II Tahun Anggaran 2026 sekaligus menyiapkan arah kebijakan anggaran tahun berikutnya.
Dalam rapat dengar pendapat bersama Bapenda, DPRD juga meminta Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2027 sebagai bahan penyusunan program yang lebih efektif.
“Kami ingin memastikan realisasi pendapatan daerah berjalan sesuai target. Evaluasi ini juga menjadi dasar untuk menyusun perencanaan anggaran 2027 agar lebih terarah dan mampu meningkatkan kinerja pendapatan daerah,” Ungkap Iswandi. Kamis (2/7/2026).
Selain mengevaluasi capaian pendapatan, Iswandi memberi perhatian khusus terhadap tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK terkait proyek videotron yang melibatkan Bapenda bersama Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).
Menurutnya, penyelesaian rekomendasi BPK harus dilakukan sesuai tenggat waktu yang telah ditetapkan sebagai bagian dari upaya memperkuat tata kelola keuangan daerah yang transparan dan akuntabel.
“Kami ingin memastikan setiap rekomendasi BPK benar-benar ditindaklanjuti. Masih ada waktu penyelesaian yang diberikan, sehingga kami akan terus mengawal prosesnya agar seluruh kewajiban dapat dipenuhi sesuai ketentuan,” Ucap Iswandi.
Kendati realisasi PAD Samarinda hingga akhir Triwulan II masih berada di jalur yang positif, dari target sekitar Rp1,2 triliun pada 2026, dan capaian pendapatan telah mendekati 50 persen, politisi dari PDI Perjuangan itu menambahkan masih terdapat sejumlah pos pendapatan yang perlu dioptimalkan dan akan melanjutkan evaluasi terhadap seluruh penyumbang PAD, termasuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
“Secara umum realisasi PAD masih sesuai target, tetapi kami tidak ingin berpuas diri. Masih ada sejumlah sektor yang harus dioptimalkan, termasuk kontribusi BUMD, agar pendapatan daerah semakin kuat dalam mendukung pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.” Tutup Iswandi. (ADV)
