IPM Mahulu Rendah, Ekti Imanuel Minta Perhatian Serius pada Sektor Pendidikan dan Kesehatan

ktmd - katamedia.co
Selasa, 27 Mei 2025 11:03 WITA
Wakil Ketua DPRD Kalimantan Timur, Ekti Imanuel (ist)
Wakil Ketua DPRD Kalimantan Timur, Ekti Imanuel (ist)

Samarinda, KATAMEDIA – Wakil Ketua DPRD Kalimantan Timur, Ekti Imanuel, menyampaikan keprihatinannya atas rendahnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Mahakam Ulu. Ia menilai bahwa dua indikator utama yang menyebabkan rendahnya angka IPM di Mahulu adalah kualitas pendidikan dan layanan kesehatan yang masih perlu dibenahi secara menyeluruh.

“Ya sebenarnya kan kita tahu semua kemarin. Dari Renwal Provinsi Kaltim IPM, jelas kan Mahulu itu rendah dengan indikatornya pendidikan dan kesehatan,” ungkap Ekti dalam wawancara belum lama ini.

Baca juga  Pemungutan Suara Ulang di Mahulu, DPRD Kaltim Kawal Langsung Persiapannya

IPM merupakan indikator penting yang digunakan oleh pemerintah untuk mengukur kualitas hidup manusia dalam suatu wilayah. Tiga komponen utama penyusun IPM adalah umur panjang dan hidup sehat (diukur dari angka harapan hidup), pengetahuan (diukur dari rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah), serta standar hidup layak (diukur dari pengeluaran per kapita). Rendahnya IPM menandakan masih tertinggalnya daerah dalam pembangunan manusia secara menyeluruh.

Mahakam Ulu sebagai kabupaten perbatasan dan relatif baru di Kalimantan Timur memang menghadapi tantangan geografis yang cukup berat, mulai dari keterisolasian wilayah hingga akses yang terbatas terhadap fasilitas pendidikan dan kesehatan. Hal ini berdampak langsung pada sulitnya pemerataan layanan dasar yang berpengaruh pada IPM.

Baca juga  Kukar Masih Krisis Petani Muda, Salehuddin Dorong Modernisasi Pertanian untuk Gaet Milenial

Ekti menekankan bahwa pemerintah daerah Mahulu harus mengambil langkah strategis dan aktif dalam menjalin komunikasi dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur untuk menyelesaikan persoalan ini. Sinergi program lintas sektor menjadi penting agar pembangunan manusia tidak stagnan dan terus tertinggal dibandingkan kabupaten lain.

“Itu harapan kita, kan pemerintah Mahulu sendiri yang harus mendalami hal-hal seperti ini, berkomunikasi dengan Provinsi Kalimantan Timur terkait apa yang kita bisa bantu di sana,” ujarnya lebih lanjut.

Baca juga  Kukar Gelar Pisah Sambut Hangat Pimpinan PA Tenggarong

Dalam pendekatan pembangunan manusia menurut UNDP, keterlibatan multi-level governance sangat dibutuhkan untuk mengakselerasi peningkatan IPM. Pemerintah kabupaten harus menjadi motor penggerak, bukan hanya menunggu intervensi dari provinsi maupun pusat. Dengan komitmen yang kuat, kualitas pendidikan dan kesehatan di Mahulu dapat ditingkatkan secara bertahap. (Adv)

Bagikan:
Berita Rekomendasi