KATAMEDIA, SAMARINDA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) terus memperkuat rasa aman bagi warganya dalam hal layanan kesehatan, termasuk bagi mereka yang tinggal jauh dari kampung halaman atau bekerja di luar daerah. Melalui program GratisPol Kesehatan, pemerintah memastikan bahwa perlindungan medis tetap melekat di mana pun warga berada—tanpa batas wilayah.
Kepala Dinas Kesehatan Kaltim, Jaya Mualimin, menyampaikan bahwa program ini didesain sebagai jaring pengaman yang menyertai masyarakat ke mana pun mereka pergi. Dengan adanya kepesertaan BPJS yang terhubung langsung dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK), layanan kesehatan dapat diakses di seluruh Indonesia.
“Warga Kaltim yang sakit di mana saja, baik di Jakarta, Papua, maupun daerah terpencil, tetap dapat akses layanan hanya dengan NIK dan BPJS,” ungkap Jaya, Jum’at (14/11/2025).
Kemudahan ini dimungkinkan berkat capaian kepesertaan BPJS Kesehatan Kaltim yang mencapai 102 persen—melampaui jumlah penduduk. Saat ini sekitar 4,2 juta jiwa tercatat dalam sistem perlindungan tersebut, menunjukkan kuatnya komitmen pemerintah dalam menjaga keberlanjutan akses layanan kesehatan.
Meski demikian, Jaya tidak menutup mata bahwa masih ada sejumlah peserta BPJS mandiri kelas III yang status kepesertaannya nonaktif karena tunggakan. Hal ini menjadi perhatian khusus agar tidak ada warga yang kehilangan hak layanan di saat mendesak.
“Jika ada warga yang terhambat karena BPJS-nya mati, hubungi saja kami. Kami akan urus aktivasinya,” lanjutnya.
Bagi warga yang merantau jauh—baik antar-pulau maupun ke wilayah pedalaman—jaminan seperti ini menghadirkan ketenangan tersendiri. Mereka tetap bisa mendapatkan pelayanan medis, seolah selalu berada dalam perlindungan pemerintah tanpa harus khawatir kehilangan akses kesehatan.
Untuk memastikan bantuan iuran tepat sasaran, Dinas Kesehatan Kaltim melakukan rekonsiliasi data setiap bulan bersama BPJS Kesehatan. Langkah ini penting agar peserta yang berhak terus aktif dan tidak terlewat dari sistem jaminan.
GratisPol Kesehatan juga terhubung dengan layanan Cek Kesehatan Gratis (CKG) yang berperan sebagai pintu awal deteksi dini penyakit. Dari hasil skrining berbagai wilayah, tiga kondisi paling banyak ditemukan adalah hipertensi, diabetes melitus, dan obesitas—gangguan kesehatan yang sering kali muncul tanpa gejala awal.
Karena itu, Jaya mengingatkan agar masyarakat tidak menunggu sakit untuk memeriksakan diri. “Pemeriksaan tersebut bukan semata bagi orang yang sakit, tetapi untuk memastikan kesehatan tetap terjaga,” pungkasnya.
Ia juga menegaskan bahwa warga yang belum memiliki kartu fisik BPJS tidak perlu khawatir, sebab sistem layanan kesehatan telah mengintegrasikan verifikasi melalui NIK, sehingga akses pelayanan tetap berjalan tanpa hambatan.
Dengan jaminan pengobatan gratis, sistem administrasi yang lebih sederhana, serta deteksi dini yang terus diperkuat, Pemprov Kaltim berharap masyarakat dapat menjalani hidup dengan lebih tenang. Di mana pun mereka berada, perlindungan kesehatan dipastikan tetap melekat dan siap membantu kapan saja dibutuhkan.
