KATAMEDIA, SAMARINDA – Ruang fiskal Pemerintah Kota(Pemkot) Samarinda untuk membiayai program baru pada 2027 diperkirakan masih terbatas. Sebagian anggaran harus lebih dulu dialokasikan untuk menyelesaikan kewajiban pembayaran dari pekerjaan yang telah dilaksanakan pada tahun-tahun sebelumnya.

Tekanan tersebut terlihat pada delapan organisasi perangkat daerah (OPD) yang menjadi mitra Komisi IV DPRD Samarinda dalam pembahasan anggaran.

Menanggapi hal tersebut, sekretaris Komisi IV DPRD Samarinda, Riska Wahyuningsih, menilai setiap perangkat daerah masih memiliki kewajiban yang harus diselesaikan sehingga penyusunan anggaran 2027 harus dilakukan secara selektif.

“Memang bayar utang prioritas anggaran 2027. Yang masih bisa dikurangi, itu dipangkas,” Ungkapnya, Kamis (13/8/2026).

Selain itu, Riska menyebutkan kewajiban tersebut berasal dari kegiatan yang telah dikerjakan sebelumnya tetapi pembayarannya belum seluruhnya terselesaikan.

Kondisi seperti ini membuat anggaran yang secara nominal terlihat besar belum sepenuhnya dapat digunakan untuk program baru karena harus terlebih dahulu dikurangi dengan kewajiban lama.

“Fokusnya bayar utang. Tidak ada dinas yang tidak bayar utang,” Ucap Riska.

Di tengah tekanan tersebut, Riska meminta belanja yang berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat tetap dipertahankan semaksimal mungkin. Dirinya menjelaskan pemerintah juga harus memastikan kewajiban pembayaran gaji aparatur sipil negara tetap aman.

“Semaksimal mungkin jangan dipotong, kalau berhubungan langsung dengan masyarakat,” Jelas Riska.

Politisi dari partai Gerindra itu memperkirakan ruang fiskal pemerintah baru berpotensi lebih longgar pada 2028 setelah sebagian beban kewajiban lama berkurang.

Karena itu, 2027 dinilai masih menjadi tahun yang membutuhkan kehati-hatian dalam menentukan prioritas belanja.

“Menurut saya, 2027 ini kita masih belum bisa bernapas lega. Masih harus mengencangkan ikat pinggang,” Tutup Riska. (ADV)