KATAMEDIA, SAMARINDA – Harapan warga kurang mampu di Kota Samarinda untuk mendapatkan layanan Keluarga Berencana (KB) gratis harus tertunda. Pasalnya, program yang sebelumnya membantu masyarakat mengakses layanan kontrasepsi tanpa membebani kondisi ekonomi itu kini dihentikan sementara setelah anggaran Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP2KB) Samarinda terkena kebijakan efisiensi pada 2026.

Menanggapi hal tersebut, sekretaris komisi IV DPRD Samarinda, Riska Wahyuningsih, menyampaikan pemangkasan anggaran membuat ruang fiskal DP2KB untuk membiayai layanan KB gratis semakin terbatas.

Anggaran yang tersisa disebut sekitar Rp10 miliar, sementara kebutuhan masyarakat terhadap layanan tersebut masih cukup tinggi.

“Setelah ada efisiensi anggaran, DP2KB tidak bisa lagi memberikan layanan KB gratis, padahal masih banyak masyarakat yang berminat,” Ungkap Riska sapaan karibnya, Jum’at (14/8/2026).

Lebih lanjut, Riska menjelaskan sebelumnya program tersebut dijalankan melalui kerja sama dengan sejumlah rumah sakit untuk menjangkau warga dengan keterbatasan ekonomi.

Untuk menjaga program tetap berjalan, DP2KB sempat berupaya mencari dukungan dari sektor swasta melalui skema Corporate Social Responsibility (CSR) dan organisasi profesi.

Namun, Riska menilai skema tersebut tidak dapat menjadi solusi permanen karena kebutuhan CSR perusahaan juga tersebar ke berbagai sektor.

“Sepintar-pintarnya kepala dinas mencari solusi. Kalau terus-menerus mengandalkan CSR juga sulit. Semua OPD pasti sama-sama membutuhkan bantuan CSR,” Jelasnya.

Politisi dari partai Gerindra itu menambahkan pihaknya akan berupaya membantu memastikan program tersebut kembali berjalan.

“Sekitar Rp1,5 miliar untuk program di DP2KB saya titipkan. Dukungan tersebut diharapkan dapat membuka kembali akses layanan KB gratis, terutama bagi keluarga yang paling membutuhkan,” Tutup Riska. (ADV)