KATAMEDIA, SAMARINDA – Kerusakan pada kawasan Teras Samarinda Tahap II menjadi perhatian DPRD Kota Samarinda. Proyek yang diharapkan menjadi salah satu ikon wajah kota tersebut dinilai harus memiliki kualitas konstruksi dan ketahanan bangunan yang sebanding dengan nilai strategisnya. Karena itu, kontraktor pelaksana diminta segera bertanggung jawab atas longsoran yang terjadi.
Hal itu disampaikan langsung oleh Anggota Komisi III DPRD Kota Samarinda, Abdul Rohim, ia menegaskan persoalan tersebut tidak boleh dibiarkan berlarut-larut.
Menurut Rohim, Pemkot harus bersikap tegas dalam meminta pertanggungjawaban kontraktor, terlebih proyek Teras Samarinda Tahap II masih berada dalam masa pemeliharaan.
“Pada prinsipnya kita minta pertanggungjawaban dari kontraktor dan ketegasan dari pihak Pemkot. Karena sekali lagi, proyek Teras ini adalah proyek strategis Kota Samarinda,” Ungkapnya kepada awak media. Senin (16/11/2026).
Rohim menilai, evaluasi tidak cukup hanya berorientasi pada perbaikan bagian yang mengalami kerusakan, tetapi juga harus mengungkap penyebab terjadinya longsoran. Pemerintah perlu memastikan apakah persoalan tersebut dipicu oleh faktor perencanaan, kualitas pelaksanaan konstruksi, maupun kondisi lingkungan di sekitar kawasan.
Ia mengingatkan, apabila abrasi menjadi salah satu faktor penyebab, potensi tersebut semestinya sudah diperhitungkan sejak tahap perencanaan pembangunan.
“Kalau dibilang ini karena masalah faktor abrasi dan segala macam, ya mestinya sejak awal itu sudah dideteksi, kemudian ada antisipasi dalam bentuk manajemen konstruksinya supaya longsoran itu tidak terjadi,” Tegas Rohim.
Lebih lanjut, Rohim juga menekankan bahwa keberadaan kontraktor dalam masa pemeliharaan harus dimanfaatkan untuk memastikan seluruh pekerjaan memenuhi standar kualitas dan ketentuan kontrak.
Dengan demikian, perbaikan yang dilakukan tidak sekadar bersifat sementara, tetapi mampu memberikan jaminan keamanan dan keberlanjutan fungsi kawasan.
Politisi dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu berharap Pemkot Samarinda segera mengambil langkah konkret melalui evaluasi teknis dan penegasan tanggung jawab pihak pelaksana.
“Pihak kontraktor bertanggung jawab atas pekerjaan yang sudah mereka lakukan dan Pemkot tentu saja juga ikut bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan, meminta pertanggungjawaban dari kontraktor,” Tutup Rohim. (ADV/DPRD Kota Samarinda).










