KATAMEDIA, KUKAR – Anak yang tak memiliki wali membutuhkan kepastian perlindungan agar tetap memperoleh hak-haknya sebagai warga negara.
Salah satu upaya yang ditempuh Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar) adalah memperkuat pelaksanaan program perwalian anak melalui kerja sama dengan Kejaksaan Negeri (Kejari) Kutai Kartanegara.
Kerja sama tersebut menjadi bagian dari kesepakatan bersama antara Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim), pemerintah kabupaten/kota se-Kaltim, dan kejaksaan negeri se-Kaltim terkait pemenuhan hak anak terlantar.
Bupati Kukar Aulia Rahman Basri mengatakan, perwalian anak merupakan salah satu program prioritas daerah. Melalui program ini, pemerintah ingin memastikan anak-anak yang berada dalam kondisi kurang beruntung memiliki wali atau keluarga yang dapat memberikan pengasuhan dan perlindungan.
“Kita ingin memastikan bahwa setiap anak di Kukar itu memiliki orang tua asuh, memiliki keluarga yang bisa mengayomi mereka,” kata Aulia pada Selasa, (17/11/2026).
Menurut Aulia, keberadaan wali menjadi bagian penting untuk memastikan anak memperoleh hak-haknya serta memiliki kepastian masa depan. Karena itu, pelaksanaan program tidak hanya berfokus pada penetapan wali, tetapi juga memastikan proses administrasi berjalan sesuai ketentuan.
Pemkab Kukar turut melibatkan Kejari dalam pendampingan proses perwalian. Koordinasi juga dilakukan bersama Pengadilan Agama agar tahapan yang harus dilalui dapat berjalan dengan baik.
Aulia berharap kerja sama tersebut dapat memperkuat upaya pemerintah dalam menjangkau anak-anak terlantar yang membutuhkan perlindungan dan kepastian pengasuhan.
Ia juga mengajak masyarakat yang memiliki kemampuan untuk membuka diri menjadi wali bagi anak-anak yang membutuhkan.
“Kami juga menghimbau kepada seluruh warga Kutai Kartanegara yang memiliki kemampuan untuk bisa membuka diri menjadi wali,” tandasnya. (TA/ADV/Diskominfo Kukar).










