KATAMEDIA, KUKAR – Kepastian administrasi kependudukan menjadi salah satu pintu bagi anak kurang beruntung untuk memperoleh hak dasar, mulai dari pendidikan hingga layanan kesehatan.
Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar) berupaya memperkuat pendataan dan proses perwalian agar hak-hak tersebut dapat dipenuhi.
Bupati Kukar Aulia Rahman Basri mengatakan, pemerintah daerah telah memiliki basis data anak yang membutuhkan perwalian melalui Dinas Sosial. Pendataan tersebut menjadi landasan untuk menentukan langkah penanganan bersama lembaga terkait.
“Kita punya database. Pendataan kita alhamdulillah cukup kuat melalui Dinas Sosial,” ujar Aulia pada Selasa, (17/11/2026).
Selain pendataan, Pemkab Kukar telah menetapkan langkah bersama Kejaksaan Negeri Kutai Kartanegara untuk mendukung proses perwalian. Pendampingan juga melibatkan Pengadilan Agama agar tahapan administrasi dan penetapan perwalian dapat berjalan sesuai ketentuan.
Aulia menegaskan, kelengkapan administrasi menjadi hal penting karena berkaitan langsung dengan pemenuhan hak anak. Ketika status kependudukan mereka terpenuhi, akses terhadap berbagai layanan dasar diharapkan dapat mengikuti.
Karena itu, pemerintah daerah mendorong agar proses perwalian tidak berhenti pada pendataan, tetapi berlanjut hingga seluruh persyaratan administrasi terpenuhi.
Upaya tersebut merupakan bagian dari program prioritas Pemkab Kukar untuk memastikan anak-anak yang berada dalam kondisi kurang beruntung memperoleh perlindungan dan pengasuhan yang layak.
Aulia berharap koordinasi antara berbagai pihak dapat memperlancar proses tersebut sehingga anak-anak yang membutuhkan perwalian bisa memperoleh hak-haknya secara menyeluruh.
“Dengan mendapatkan hak-hak kependudukan, maka hak-hak lainnya secara otomatis akan terikuti yakni pendidikan, kesehatan, dan lain sebagainya,” tandasnya. (TA/ADV/Diskominfo Kukar).










