KATAMEDIA, SAMARINDA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) memiliki Laboratorium Kesehatan (Labkes) di Jalan KH Ahmad Dahlan, Kelurahan Sungai Pinang Luar, Kecamatan Samarinda Kota, yang telah dilengkapi peralatan untuk mendeteksi HIV/AIDS. Namun, fasilitas tersebut belum difungsikan untuk melayani pemeriksaan atau skrining HIV.
Kondisi ini menjadi sorotan Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kaltim dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Penanggulangan HIV/AIDS bersama sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD). DPRD mempertanyakan alasan fasilitas yang sudah memiliki peralatan pemeriksaan tersebut belum dimanfaatkan untuk mendukung penanganan HIV.
Padahal, kebutuhan terhadap layanan deteksi HIV masih cukup besar. Berdasarkan data Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Dinas Kesehatan Provinsi Kaltim, sepanjang Januari hingga April 2026 tercatat 441 kasus baru HIV dan 117 penderita AIDS di seluruh kabupaten/kota di Kaltim.
Dari 441 kasus baru HIV tersebut, kelompok usia produktif 20-49 tahun menjadi kelompok dengan jumlah kasus terbanyak, yakni 372 kasus. Sementara sisanya ditemukan pada kelompok balita, anak-anak, remaja, serta lanjut usia di atas 49 tahun.
Ketua Pansus Raperda Penanggulangan HIV/AIDS DPRD Kaltim, Darlis Pattalongi, mengatakan keberadaan peralatan di Labkes perlu dievaluasi. Terlebih, keterbatasan fasilitas selama ini juga menjadi salah satu persoalan dalam penanganan HIV/AIDS di Kaltim.
“Pemerintah provinsi punya fasilitas yang disebut dengan Lab Kesehatan yang ada di Jalan KH Ahmad Dahlan itu ternyata tidak difungsikan untuk menangani atau mendeteksi atau menskrining HIV/AIDS itu. Padahal mereka juga punya peralatan,” ungkapnya, Senin (16/11/2026).
Menurut Darlis, Labkes belum menjadi fasilitas rujukan dalam penanggulangan HIV/AIDS. Akibatnya, peralatan yang tersedia belum dapat dimanfaatkan untuk mendukung pemeriksaan maupun skrining HIV.
“Faktornya apa? Karena Labkes kita itu tidak menjadi rujukan untuk penanggulangan HIV/AIDS ini,” katanya.
Ia menilai kondisi tersebut perlu menjadi perhatian dalam penyusunan regulasi penanggulangan HIV/AIDS. Sebab, di tengah masih ditemukannya kasus baru, fasilitas milik pemerintah yang telah dilengkapi peralatan pemeriksaan seharusnya dapat dievaluasi pemanfaatannya sesuai mandat dan kewenangannya.
Darlis juga mempertanyakan kondisi ketika pemerintah masih menghadapi keterbatasan fasilitas, sementara peralatan yang sudah tersedia belum digunakan secara maksimal.
“Di satu sisi kita teriak-teriak kekurangan fasilitas, tapi ada fasilitas kita yang tidak tergunakan secara maksimal,” pungkasnya.(AD/ADV/DPRD Prov. Kaltim).










