KATAMEDIA, SAMARINDA – Sebanyak 749 orang tercatat mengidap HIV di Kabupaten Kutai Timur (Kutim) hingga Oktober 2026. Dari jumlah tersebut, 75 merupakan kasus baru yang ditemukan sepanjang tahun ini. Selain HIV, enam kasus filariasis atau penyakit kaki gajah juga masih menjadi perhatian pemerintah daerah.
Anggota Komisi IV DPRD Kaltim Agus Aras meminta dinas kesehatan provinsi dan kabupaten memperkuat upaya pencegahan. Menurutnya, penanganan tidak cukup hanya mengandalkan pengobatan terhadap pasien, tetapi juga perlu disertai langkah untuk menekan penularan.
Ia menilai puskesmas dan posyandu harus mengambil peran lebih besar dalam menjangkau masyarakat, terutama untuk memberikan informasi kesehatan dan memudahkan akses pelayanan medis.
“Bagaimana supaya tingkat peningkatannya bisa ditekan. Tentu ini harus menjadi perhatian serius Dinas Kesehatan, baik provinsi maupun Dinas Kesehatan kabupaten,” ujar Agus Aras saat ditemui di DPRD Kaltim, Senin (16/11/2026).
Menurutnya, fasilitas kesehatan yang tersedia di setiap wilayah perlu dimanfaatkan secara maksimal. Masyarakat juga harus memiliki akses terhadap informasi agar lebih memahami risiko penyakit dan pentingnya pemeriksaan kesehatan.
“Kita mengimbau masyarakat supaya fasilitas kesehatan yang ada di wilayah masing-masing benar-benar dimanfaatkan dengan baik,” katanya.
Agus mencontohkan kegiatan posyandu yang selama ini memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat. Keberadaan fasilitas tersebut dinilai penting karena menjadi salah satu pintu pelayanan kesehatan paling dekat dengan lingkungan warga.
“Di tingkat paling bawah, posyandu-posyandu juga sangat antusias memberikan pelayanan kepada masyarakat. Itu sebagai penanganan dasar maupun informasi dasar terkait pelayanan kesehatan,” tuturnya.
Penguatan pelayanan kesehatan dasar juga menjadi bagian dari pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang kesehatan yang menjadi prioritas Pemerintah Provinsi Kaltim.
Bagi Agus, upaya menekan penambahan kasus HIV dan filariasis perlu dilakukan secara berkelanjutan, dengan melibatkan fasilitas kesehatan hingga tingkat desa. (AD/ADV/DPRD Prov. Kaltim).










