Fraksi PAN-NasDem Tahan Persetujuan MYC Rp1,24 Triliun, Soroti Izin Jalan Bongan

ktmd - katamedia.co
Rabu, 18 Nov 2026 10:08 WITA
Ketua Fraksi PAN-Nasdem, Baharuddin Demmu.
Ketua Fraksi PAN-Nasdem, Baharuddin Demmu.

KATAMEDIA, SAMARINDA – Persetujuan DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) terhadap usulan kontrak tahun jamak atau multi-years contract (MYC) senilai Rp1,24 triliun belum sepenuhnya menemui titik terang. Fraksi PAN-NasDem memilih belum memberikan persetujuan karena masih mempertanyakan kelengkapan dokumen, perizinan, hingga status sejumlah ruas jalan yang masuk dalam rencana pembangunan.

Ketua Fraksi PAN-NasDem DPRD Kaltim Baharuddin Demmu mengatakan, besarnya nilai proyek membuat seluruh persyaratan harus diperiksa sebelum pemerintah provinsi memperoleh persetujuan untuk menjalankannya.

Salah satu yang menjadi perhatian adalah rencana pembangunan jalan di Kecamatan Bongan, Kabupaten Kutai Barat (Kubar). Dalam pemaparan pemerintah, sebagian lokasi pembangunan disebut berada di kawasan hutan lindung.

Baharuddin mempertanyakan kepastian izin penggunaan kawasan tersebut. Menurutnya, pembangunan tidak boleh dipaksakan masuk dalam skema MYC apabila persyaratan penggunaan kawasan hutan belum jelas.

Baca juga  DPRD Samarinda Soroti Dugaan Usaha Beroperasi Sebelum Izin Lengkap

“Menurut kami itu berbahaya juga dan siapa yang bisa menjaminkan bahwa izin pinjam pakainya akan disetujui,” ujar Baharuddin saat ditemui di Gedung E DPRD Kaltim, Rabu, (18/11/2026).

Ia menegaskan, Fraksi PAN-NasDem tidak ingin pembahasan proyek bernilai besar tersebut dilakukan secara terburu-buru. Seluruh dokumen perlu diteliti, termasuk memastikan tidak ada persoalan hukum yang berpotensi menghambat pelaksanaan pembangunan.

Sikap sementara tersebut belum menjadi keputusan akhir fraksi. Baharuddin menyebut setiap anggota masih perlu melakukan pembahasan internal sebelum menentukan persetujuan resmi.

“Hampir semua fraksi itu akan kembali mendiskusikan di fraksi masing-masing, kalau fraksi PAN-Nasdem dalam sikapnya. Satu, bahwa MYC kontra ini tidak boleh tergesa-gesa karena harus dokumennya diperiksa semua, apalagi tadi dijelaskan bahwa salah satu proyek yang di Bongan itu itu adalah masuk di hutan lindung,” katanya.

Baca juga  Pemkab Kutim Perluas Kerja Sama Pendidikan Lewat Program Beasiswa Indonesia Emas Daerah

Selain izin kawasan hutan, status ruas jalan yang masuk dalam usulan pembangunan juga belum sepenuhnya dipahami DPRD. Baharuddin menyebut terdapat jalan berstatus nonstatus yang perlu diperjelas dasar kewenangannya sebelum pemerintah provinsi mengambil alih pembangunan.

Ia meminta Pemprov Kaltim menjelaskan landasan regulasi yang digunakan untuk menangani ruas tersebut. Kejelasan status jalan dinilai penting agar pelaksanaan proyek tidak menimbulkan persoalan kewenangan di kemudian hari.

“Jalannya berstatus nonstatus dan kami tidak mengetahui alasan Pemprov untuk mengambil alih pembangunan jalan tersebut,” ungkap anggota Komisi I DPRD Kaltim itu.

Adapun tiga proyek yang diajukan pemerintah provinsi melalui skema MYC memiliki total nilai Rp1,24 triliun. Rinciannya meliputi pembangunan Rumah Sakit Aji Muhammad Salehuddin II di Samarinda, pembangunan akses jalan dari Kecamatan Sotek menuju Kecamatan Bongan, serta ruas jalan Long Kali menuju Bongan.

Baca juga  Paripurna KUA-PPAS Diundur ke 17 November, Firnadi Ikhsan Sebut Masalah Komunikasi

Usulan tersebut masih harus melewati pembahasan bersama DPRD sebelum dapat disepakati. Selain aspek legalitas dan kelengkapan dokumen, kemampuan keuangan daerah juga menjadi pertimbangan dalam menentukan kelanjutan kontrak tahun jamak.

Masing-masing fraksi akan menyampaikan hasil pembahasan internal sebagai dasar penentuan sikap DPRD Kaltim terhadap usulan pemerintah provinsi.

Baharuddin menegaskan, kehati-hatian diperlukan agar proyek yang menggunakan anggaran besar tersebut memiliki dasar hukum dan persyaratan yang jelas sebelum pelaksanaan disetujui. (AD/ADV/DPRD Prov. Kaltim).

Bagikan:
Berita Rekomendasi