KATAMEDIA, SAMARINDA – Penundaan Rapat Paripurna ke-34 DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) yang mengagendakan penandatanganan kesepakatan KUA-PPAS APBD 2027 tidak hanya menuai kritik dari sejumlah anggota dewan. Persoalan tersebut juga mendapat tanggapan dari Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Firnadi Ikhsan.
Sebelumnya, rapat paripurna yang berlangsung di Gedung Utama Karang Paci, Selasa (10/11/2026) malam, mendadak berubah agenda. Penandatanganan kesepakatan KUA-PPAS antara DPRD dan Gubernur Kaltim yang semula dijadwalkan justru ditunda hingga 17 November 2026.
Penundaan itu menyusul surat permohonan Sekretaris Daerah (Sekda) Kaltim, Sri Wahyuni, dengan alasan proses penginputan data penganggaran pada aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia (SIPD-RI) di tingkat organisasi perangkat daerah (OPD) belum rampung.
Keputusan yang disampaikan saat rapat berlangsung sekitar pukul 21.00 WITA tersebut sempat memancing protes. Anggota DPRD Kaltim dari Fraksi PAN-NasDem, Darlis Pattalongi, bahkan melayangkan interupsi dan menyayangkan perubahan agenda yang dinilainya tidak melalui koordinasi memadai.
Darlis menilai penundaan mendadak berpotensi mengacaukan agenda kerja DPRD yang telah disusun melalui Badan Musyawarah (Banmus). Menurutnya, pemerintah provinsi seharusnya bisa memanfaatkan waktu yang tersedia untuk menyelesaikan persoalan administrasi sebelum rapat paripurna digelar.
Di tengah kritik tersebut, Firnadi memiliki pandangan bahwa persoalan penundaan lebih berkaitan dengan komunikasi dan koordinasi antara pihak-pihak yang terlibat.
Saat ditemui di Ruang Fraksi PKS DPRD Kaltim, Kamis (12/11/2026), Firnadi mengaku tidak dapat menghadiri rapat paripurna tersebut karena memiliki agenda lain. Ia juga sempat mempertanyakan undangan rapat yang tidak diterimanya melalui grup komunikasi, meskipun kemudian undangan dikirimkan secara pribadi melalui stafnya.
Menurut Firnadi, komunikasi mengenai perubahan jadwal dan agenda perlu diperbaiki agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di lingkungan DPRD maupun pemerintah provinsi.
“Ini masalah selisih jadwal komunikasi saja. Dikomunikasikan lebih baik ke depannya,” ujarnya.
Mengenai alasan teknis penundaan, Firnadi menjelaskan terdapat proses pemindahan alokasi anggaran berdasarkan daerah pemilihan (Dapil). Anggaran yang sebelumnya mengalami pergeseran perlu dikembalikan ke masing-masing Dapil sebelum dilakukan penginputan ulang ke dalam SIPD.
Ia menilai proses tersebut bukan persoalan pembahasan anggaran yang belum menemukan kesepakatan. Sebab, rapat-rapat Badan Anggaran (Banggar) telah diselesaikan sehingga tahapan yang tersisa lebih berkaitan dengan penyesuaian data.
“Saya kira tidak ada hal yang krusial. Rapat-rapat Banggar sudah selesai dan itu hanya proses pemindahan saja, menggeser anggaran Dapil dikembalikan ke Dapil,” jelasnya.
Karena itu, Firnadi tidak memandang penjadwalan ulang tersebut sebagai hambatan besar dalam proses penyusunan APBD 2027. Ia justru optimistis kesepakatan antara DPRD dan Pemprov Kaltim dapat dilakukan pada 17 November mendatang.
Optimisme itu juga didasari tenggat penyusunan APBD yang masih harus dikejar. Firnadi mengingatkan tahapan persetujuan APBD 2027 memiliki batas waktu 30 November, sebelum proses penetapan melalui peraturan daerah pada Desember.
“Kalau 17 November kami optimistis akan terjadi kesepakatan, sepanjang memang tidak ada hal lain. Saya kira sudah kita selesaikan,” pungkasnya. (AD/ADV/DPRD Prov. Kaltim).
