KATAMEDIA, SAMARINDA – Peningkatan produksi padi dan pembukaan lahan persawahan belum membuat Kalimantan Timur (Kaltim) lepas dari pasokan beras luar daerah. Kondisi tersebut menjadi pertanyaan dalam upaya pemerintah mencapai swasembada pangan.
Anggota Komisi II DPRD Kaltim Sigit Ari Wibowo menilai keberadaan lahan pertanian di sejumlah wilayah belum cukup untuk menyatakan daerah sudah siap memenuhi kebutuhan beras secara mandiri.
Penanaman padi memang berlangsung di Penajam Paser Utara (PPU), Kutai Kartanegara (Kukar), hingga kawasan Betapus di Samarinda. Namun, kebutuhan masyarakat masih mengandalkan pasokan dari Sulawesi dan Jawa.
“Swasembada pangan ini masalahnya kita menanam padi atau tidak? Jika iya, ada padi. Tapi kita tetap impor dari Sulawesi, tetap dari Jawa,” tutur Sigit kepada awak media, Rabu (18/11/2026).
Ia mengakui belum memegang data lengkap mengenai perbandingan produksi dan kebutuhan beras Kaltim. Karena itu, pembahasan mengenai target swasembada harus didasarkan pada neraca pangan yang jelas, bukan hanya melihat peningkatan luas tanam.
Sigit juga mempertanyakan kesiapan masyarakat untuk terlibat dalam pengembangan sektor pertanian. Menurutnya, keberhasilan swasembada tidak hanya ditentukan oleh program pemerintah, tetapi juga membutuhkan partisipasi masyarakat sebagai pelaku produksi.
“Kalau kita memang maunya swasembada, tetapi apakah masyarakat Kalimantan Timur ini mau bekerja untuk itu? Itu yang pertama harus dilihat,” katanya.
Sementara itu, upaya memperkuat produksi terus dilakukan Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura (DPTPH) Kaltim. Sepanjang 2025 hingga 2026, sekitar 1.000 hektare sawah baru telah dicetak. Pada 2026, pemerintah juga menjalankan pembangunan sawah sekitar 2.300 hektare melalui kerja sama dengan TNI.
Kajian sementara turut menemukan potensi pengembangan lahan sekitar 12.800 hektare. Sedikitnya 60 persen dari luasan tersebut diperkirakan memenuhi kriteria untuk dijadikan areal persawahan.
Pengembangan lahan itu berpeluang meningkatkan produksi apabila didukung indeks pertanaman dua hingga 2,5 kali dalam setahun. Dengan produktivitas rata-rata 4,7 ton per hektare, Kaltim bahkan dinilai memiliki peluang menghasilkan surplus beras.
DPTPH Kaltim juga menetapkan target luas tanam padi mencapai 26.232 hektare selama November hingga Desember 2026. Target tersebut terdiri atas 13.383 hektare pada November dan 12.849 hektare pada Desember.
Angka itu sekaligus menjadi bagian dari upaya mengejar kekurangan target luas tambah tanam periode Agustus hingga Oktober 2026 yang mencapai 5.616 hektare.
Dari sisi hasil panen, produktivitas padi petani mengalami peningkatan dari 4,07 ton menjadi 4,14 ton per hektare. Produksi beras daerah juga naik dari 157.555 ton menjadi 159.651 ton pada periode tahun berjalan.
Selain memperluas persawahan, pemerintah provinsi bersama instansi teknis mengembangkan pertanian modern berbasis teknologi dengan sasaran lahan seluas 7.125 hektare.
Bagi Sigit, seluruh capaian tersebut tetap perlu diukur berdasarkan kemampuan daerah memenuhi konsumsi beras masyarakat. Bertambahnya lahan dan naiknya produksi belum otomatis menunjukkan swasembada apabila kebutuhan pangan masih bergantung pada daerah lain. (AD/ADV/DPRD Prov. Kaltim).










