KATAMEDIA, KUKAR – Pemenuhan hak pendidikan, kesehatan, dan perlindungan anak menjadi perhatian dalam pelaksanaan program perwalian anak di Kutai Kartanegara (Kukar).
Pemerintah daerah berupaya memastikan anak-anak yang masuk program tersebut tetap memperoleh layanan dasar meskipun berada dalam pengasuhan wali atau lembaga.
Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kukar Rinda Desianti mengatakan, anak-anak yang telah masuk dalam program perwalian tidak hanya dipastikan mendapatkan pengasuhan, tetapi juga didorong memperoleh jaminan terhadap kebutuhan dasar mereka.
Salah satunya melalui pemenuhan administrasi kependudukan dan jaminan kesehatan.
Anak-anak tersebut telah mendapatkan Kartu Identitas Anak (KIA) serta kepesertaan BPJS Kesehatan.
Dari sisi pendidikan, pemerintah juga mengupayakan dukungan beasiswa melalui Badan Amil Zakat Nasional (Baznas). Bantuan tersebut diharapkan dapat menunjang keberlanjutan pendidikan anak hingga mereka mencapai usia 18 tahun.
“Mereka ini sudah dapat KIA juga, kartu identitas anak, dapat BPJS juga, terus kita upayakan melalui Baznas tuh dapat beasiswa,” kata Rinda pada Rabu, (18/11/2026).
Ia menjelaskan, dukungan beasiswa direncanakan berlanjut melalui bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) pada tahun berikutnya. Pendaftaran bantuan akan diupayakan setiap tahun agar kebutuhan pendidikan anak tetap mendapat perhatian.
Langkah tersebut menjadi bagian dari pendampingan terhadap anak-anak yang telah mendapatkan wali maupun yang masih menjalani proses perwalian.
Dengan demikian, pemenuhan hak anak tidak berhenti pada penetapan wali, tetapi juga mencakup keberlanjutan akses pendidikan dan kesehatan.
Rinda mencontohkan salah satu anak yang saat ini berada di lingkungan pesantren. Meski telah mendapatkan pengasuhan, pemerintah tetap berupaya memastikan kebutuhan pendidikan dan perlindungan lainnya terpenuhi.
“Jadi nanti tahun depan dicover lagi ama Kesra gitu. Jadi beasiswanya tuh tiap tahun kita daftarkan untuk mendapatkan beasiswa,” tandasnya. (TA/ADV/Diskominfo Kukar).










