KATAMEDIA, SAMARINDA – Persoalan anak terlantar di Kalimantan Timur (Kaltim) tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan hidup.
Ketiadaan dokumen kependudukan dan status perwalian yang sah juga dapat membuat mereka kesulitan memperoleh pendidikan, layanan kesehatan, hingga bantuan pemerintah.
Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud menilai persoalan tersebut harus diselesaikan melalui kerja bersama sejumlah lembaga. Sebab, bantuan sosial tidak akan cukup apabila anak-anak yang membutuhkan perlindungan justru belum memiliki kepastian identitas dan status hukum.
Anak yang tinggal di panti asuhan maupun yang hidup terlantar di jalanan berisiko tidak terjangkau berbagai program pemerintah ketika dokumen kependudukan dan perwaliannya belum jelas.
“Selama ini ribuan anak yang berada di panti asuhan maupun di tempat-tempat lain yang terlantar, di jalanan, menghadapi persoalan administrasi. Tanpa mendapatkan perwalian yang sah secara hukum, anak-anak ini akan kesulitan mengakses identitas kependudukan,” ujar Hasanuddin, Rabu, (18/11/2026).
Dampaknya dapat meluas hingga pemenuhan hak dasar. Anak yang tidak memiliki identitas kependudukan berpotensi mengalami hambatan saat mengakses pendidikan dan kesehatan, termasuk program Gratispol yang disediakan pemerintah provinsi.
Untuk mempercepat penyelesaian persoalan tersebut, DPRD Kaltim mengusulkan pembentukan tim terpadu. Keanggotaannya melibatkan pemerintah daerah, kejaksaan, pengadilan, serta instansi terkait yang memiliki kewenangan dalam pendataan dan penetapan perwalian.
Tim tersebut diharapkan dapat mempercepat pengurusan identitas kependudukan sekaligus memberikan kepastian hukum bagi anak-anak terlantar di seluruh kabupaten dan kota di Kaltim.
Hasanuddin juga menyoroti belum terintegrasinya data anak terlantar. Ia meminta Dinas Sosial dan Badan Pusat Statistik (BPS) Kaltim melakukan penyelarasan data berdasarkan nama dan alamat, sehingga keberadaan anak-anak tersebut dapat diketahui secara lebih akurat.
“Kami menginginkan Dinas Sosial dan BPS Provinsi Kalimantan Timur menyinkronkan data by name, by address, bahkan kalau bisa by number. Anak-anak terlantar yang ada di panti asuhan dan lembaga kesejahteraan sosial anak harus segera didata agar penyaluran bantuan tepat sasaran,” katanya.
DPRD juga menyiapkan dukungan melalui fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Dari sisi regulasi, aturan daerah mengenai perlindungan anak maupun perwalian dapat dievaluasi atau diperkuat melalui penyusunan regulasi baru.
Sementara itu, kebutuhan anggaran akan dikoordinasikan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
Dukungan tersebut diperlukan untuk mendukung pekerjaan Dinas Sosial serta Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A), mulai dari pendataan, pendampingan, pengurusan perwalian, hingga pelatihan bagi anak yang membutuhkan dukungan pengasuhan.
Keterlibatan dunia usaha juga menjadi bagian yang diharapkan DPRD. BUMN, BUMD, dan perusahaan swasta diminta mengarahkan program tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR untuk mendukung pendidikan serta kesejahteraan anak terlantar.
Hasanuddin mengingatkan, persoalan tersebut tidak boleh berhenti pada kesepakatan antarlembaga. Anak-anak yang tidak memiliki keluarga atau kepastian pengasuhan tetap memiliki hak yang sama untuk mendapatkan perlindungan negara.
“Anak-anak kita yang terlahir di sini tidak bisa memilih dilahirkan di mana dan dari orang tua siapa. Maka kitalah pemerintah, baik eksekutif, legislatif maupun seluruh pejabat negara, yang memegang tanggung jawab atas masa depan mereka,” tegasnya.
Ia meminta pemerintah provinsi bersama pemerintah kabupaten dan kota memastikan penanganan tersebut diwujudkan dalam program konkret. Kepastian status hukum harus berjalan beriringan dengan pemenuhan pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik tanpa diskriminasi. (AD/ADV/DPRD Prov. Kaltim).










