Anhar Desak Penertiban Truk Bertonase Besar di Bukuan, Kepentingan Warga Jangan Dikorbankan

ktmd - katamedia.co
Senin, 16 Nov 2026 08:44 WITA
Anggota DPRD Samarinda, Anhar.
Anggota DPRD Samarinda, Anhar.

KATAMEDIA, SAMARINDA – Aktivitas kendaraan bertonase besar yang melintasi jalan lingkungan di Kelurahan Bukuan, Kecamatan Palaran, menjadi perhatian DPRD Kota Samarinda.

Pasalnya, jalur permukiman yang semestinya memberikan kenyamanan bagi warga kini turut menanggung beban lalu lintas kendaraan logistik menuju Pelabuhan Peti Kemas.

Menanggapi hal tersebut, anggota DPRD Samarinda, Anhar, menegaskan kendaraan logistik seharusnya memanfaatkan akses khusus menuju pelabuhan melalui jalan poros Palaran.

Baca juga  Sarpras Pendidikan Jadi Prioritas, DPRD Samarinda Dorong Rehabilitasi Puluhan Sekolah pada 2027

Menurutnya, penggunaan jalan lingkungan hanya untuk mempersingkat perjalanan merupakan tindakan yang perlu dievaluasi karena berpotensi mempercepat kerusakan jalan permukiman.

“Padahal akses khusus menuju pelabuhan sudah tersedia, bisa lewat jalan poros Palaran. Jadi, jangan sampai jalan lingkungan masyarakat justru dijadikan jalur alternatif kendaraan bertonase besar,” Ungkap Anhar sapaan karibnya. Senin (16/11/2026).

Ia menilai, penanganan persoalan tersebut tidak cukup hanya melalui imbauan kepada pengemudi, tetapi harus menyentuh perusahaan dan pihak-pihak yang terlibat dalam aktivitas distribusi barang.

Baca juga  Celni Pita Sari Usulkan Pelatihan QR Parkir untuk Cegah Juru Parkir Liar

Untuk itu, Anhar meminta pemerintah mengevaluasi tanggung jawab pengelola pelabuhan maupun perusahaan ekspedisi, termasuk kontribusi PT Samudera Indonesia terhadap masyarakat sekitar.

“Kalau dilihat lagi, kontribusi PT Samudera Indonesia sebagai pengelola pelabuhan kepada masyarakat sekitar juga perlu dievaluasi. Aktivitas usaha harus berjalan beriringan dengan tanggung jawab terhadap lingkungan dan warga yang terdampak,” Tegasnya.

Baca juga  Krisis Lahan Pemakaman di Samarinda, DPRD Samarinda Desak Pemkot Cari Solusi Tepat

Selain penertiban kendaraan, politisi dari partai PDI Perjuangan itu menambahkan perjanjian kerja sama Build Operate Transfer (BOT) dengan PT Samudera Indonesia perlu ditinjau kembali agar pelaksanaannya tetap memperhatikan kepentingan masyarakat.

“Kami ingin persoalan ini dibahas secara menyeluruh. Jangan hanya melihat kepentingan operasional pelabuhan, tetapi kondisi masyarakat di sekitar kawasan juga harus menjadi pertimbangan,” Pungkas Anhar. (ADV/DPRD Kota Samarinda).

Bagikan:
Berita Rekomendasi