KATAMEDIA, KUKAR – Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) terus bergulir untuk mengentaskan kawasan permukiman kumuh serta mewujudkan hunian yang aman, sehat, dan nyaman bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
Salah satu penerima manfaat asal Desa Cipari Makmur, Kecamatan Muara Kaman, Sudarno, mengutarakan rasa syukurnya atas renovasi rumahnya yang telah berdiri hampir 20 tahun namun tak kunjung rampung akibat keterbatasan biaya.
Sudarno menceritakan bahwa proses verifikasi dimulai sejak September lalu. Dari total alokasi dana stimulan sebesar Rp20 juta, sebesar Rp17,5 juta dialokasikan untuk belanja bahan bangunan dan Rp2,5 juta sisa anggaran disiapkan untuk upah kerja tukang.
Meski demikian, ia mengungkapkan adanya kendala teknis terkait selisih patokan nilai ongkos tukang dalam petunjuk teknis bantuan dengan standar upah harian riil di tingkat desa.
“Prosesnya sekitar September kalau tidak salah, ada petugas desa dan dinas datang cek keadaan rumah. Kami bersyukur sekali akhirnya bisa diperbaiki atap dan dindingnya,” ungkap Sudarno, Jumat (23/10/2026).
“Yang agak susah kemarin soal ongkos tukang. Dari dana bantuan itu kan alokasinya sekitar Rp150 ribu per hari, sedangkan ongkos tukang di sini rata-rata Rp200 ribu sampai Rp250 ribu per hari. Tapi alhamdulillah akhirnya ada tukang yang mau membantu menyelesaikan,” imbuhnya.
Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Kabupaten Kutai Kartanegara, M. Aidil, mengungkapkan bahwa alokasi penerima manfaat BSPS di wilayahnya mengalami penambahan kuota pada tahun anggaran ini.
“Program sudah jalan. Yang awalnya kemarin 474 unit, sekarang ada tambahan lagi menjadi sekitar 531 unit yang mudah-mudahan tahun ini bisa selesai semua,” ujar M Aidil.
Aidil menjelaskan, proses penjaringan penerima bantuan mengacu pada Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) rentang Desil 1 hingga Desil 4, di mana warga pada Desil 1 dan Desil 2 (sangat miskin dan miskin) menjadi prioritas utama penanganan.
Guna memastikan bantuan tepat sasaran, tim fasilitator diterjunkan langsung ke lapangan untuk melakukan verifikasi faktual terhadap kriteria fisik bangunan serta tingkat perekonomian calon penerima.
“Pendataannya mengambil dari DTSEN tetapi tim fasilitator akan memverifikasi ulang terkait kondisi warga dan kelayakan bangunannya. Kriterianya pasti rumahnya tidak layak huni dan tingkat penghasilannya berada di bawah standar MBR,” terangnya.
Aidil berharap program BSPS ini bisa berlanjut di tahun depan dan jumlah penerimanya bisa meningkat. Sehingga, kata Aidil, RTLH di Kukar dapat segera terentaskan dengan baik.
“Kita berharap ini bisa terselesaikan akhir tahun ini,” ujar Aidil. (TA/ADV/Diskominfo Kukar).
