KATAMEDIA, KUKAR – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) terus berinovasi dalam mengoptimalkan pemanfaatan anggaran daerah demi perlindungan dan keselamatan warga.
Berkaca dari kebakaran di kawasan permukiman padat sebelumnya, Pemkab Kukar mengambil langkah strategis dengan mendorong pemanfaatan Dana Rukun Tetangga (RT) sebagai instrumen vital kesiapsiagaan bencana sejak tingkat bawah.
Langkah inovatif ini lahir dari evaluasi mendalam penanganan kebakaran yang menekankan pentingnya respons cepat dan ketersediaan sarana pendukung, terutama pasokan air di wilayah yang sulit diakses armadadamkar.
Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri, menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk tidak mengurangi alokasi Dana RT pada tahun mendatang. Sebaliknya, pemanfaatan dana tersebut akan diarahkan secara lebih fleksibel dan tepat sasaran sesuai dengan karakteristik kebutuhan lingkungan warga setempat.
“Kami sempat berdiskusi dengan Kepala Dinas Damkar terkait kebutuhan pasokan air ini,” kata Aulia, Sabtu (10/10/2026).
Menurutnya, fokus penanggulangan kebakaran tidak boleh hanya bertumpu pada tindakan penanganan pascabencana, melainkan harus digeser pada pencegahan dan kesiapan infrastruktur sebelum bencana terjadi.
Kawasan padat penduduk, khususnya di wilayah Tenggarong dan sekitarnya, kerap menghadapi kendala berupa akses jalan yang sempit serta keterbatasan titik pasokan air. Melalui optimalisasi Dana RT, Pemkab Kukar ingin memastikan setiap lingkungan memiliki daya tanggap mandiri.
“Kita berada dalam komitmen bahwa Dana RT tahun depan tidak kita kurangi,” tegas Aulia.
Alokasi Dana RT nantinya dapat difokuskan untuk penyediaan titik air dan hidran mandiri, memastikan ketersediaan sumber air di titik-titik rawan yang sulit dijangkau mobil pemadam.
Kemudian menyusun skema distribusi air lingkungan agar dapat dimanfaatkan seketika saat keadaan darurat, serta untuk memenuhi kebutuhan fasilitas pendukung pemadam skala kecil yang dikelola langsung oleh warga RT.
Orang nomor satu di Kukar ini juga menyadari bahwa tiap RT memiliki tantangan geografis dan sosial yang beragam. Oleh karena itu, penggunaan skema anggaran ini dipastikan berprinsip pada fleksibilitas berbasis kebutuhan riil masyarakat.
Dengan pendekatan terintegrasi ini, menurutnya Dana RT tidak lagi hanya menjadi instrumen pembangunan fisik dan kegiatan kemasyarakatan rutin, tetapi menjelma menjadi pilar perlindungan sosial dan kesiapsiagaan bencana yang dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat Kutai Kartanegara.
“Kebutuhan masing-masing RT tidaklah sama. Nanti kita akan lihat, kalau seandainya bisa ditangani dengan Dana RT, maka kita akan coba optimalkan,” imbuhnya. (TA/ADV/Diskominfo Kukar).
