KATAMEDIA, SAMARINDA – Bertempat di Avens Cafe, Samarinda, Jumat (23/5/2026), sebanyak 39 organisasi masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, tokoh seni budaya, akademisi hingga organisasi kepemudaan yang tergabung dalam Forum Gerakan Moral Pendidikan Kalimantan Timur menggelar konsolidasi guna menyikapi dinamika dunia pendidikan di Kalimantan Timur, khususnya terkait proses Pemilihan Rektor (Pilrek) Universitas Mulawarman.
Dalam kesempatan ini, Rektor Universitas Mulawarman turut memenuhi undangan sebagai bagian dari ruang dialog terbuka. Dalam forum ini pula, berbagai aspirasi, keresahan, dan harapan mengenai masa depan pendidikan tinggi di Kalimantan Timur turut disampaikan para peserta.
Forum menilai, Universitas Mulawarman bukan sekadar institusi pendidikan tinggi, tetapi juga simbol marwah pendidikan Kalimantan Timur yang harus dijaga dari berbagai kepentingan yang dinilai dapat mencederai independensi akademik dan keharmonisan sosial masyarakat.
Disamping itu, Forum ini juga sebagai bentuk respons serius atas dinamika Pilrek Unmul yang dinilai mulai mengarah pada potensi masuknya kepentingan politik praktis ke ruang akademik.
Forum menegaskan, perguruan tinggi tidak boleh dijadikan alat politik dalam bentuk apa pun. Dimana setiap indikasi keterlibatan kekuatan politik dalam proses pemilihan pimpinan perguruan tinggi merupakan ancaman serius terhadap integritas akademik dan prinsip meritokrasi, serta bentuk kemunduran peradaban pendidikan.
Lebih lanjut, Forum ini menyebut, pembiaran terhadap praktik politisasi kampus berpotensi memicu ketegangan sosial hingga konflik horizontal di tengah masyarakat Kalimantan Timur.
Untuk itu, Forum Gerakan Moral Pendidikan Kalimantan Timur menyampaikan peringatan keras kepada seluruh pihak agar tidak menjadikan kampus sebagai arena perebutan pengaruh politik. Serta meminta agar kampus harus tetap menjadi ruang intelektual yang bebas, netral, dan independen. Dimana Segala bentuk intervensi politik dalam proses akademik dianggap sebagai tindakan yang mencederai marwah Universitas Mulawarman serta mengkhianati masa depan generasi muda.
Ketua Forum Pembauran Kebangsaan, Syaharie Jaang yang turut hadir dalam kegiatan ini menegaskan, kampus harus tetap steril dari perebutan pengaruh politik praktis.
“Begitu politik praktis masuk ke kampus, maka yang rusak bukan hanya sistemnya, tetapi juga kepercayaan publik. Ini adalah garis merah yang tidak boleh dilanggar,” jelasnya.
Sementara itu, Ketua Umum LPADKT, Vendy Meru, meminta agar kondusivitas Universitas Mulawarman yang selama ini terjaga, jangan sampai retak hanya karena ambisi segelintir pihak dalam momentum pemilihan rektor.
“Kami mungkin tidak memiliki hak pilih, tetapi kami memiliki tanggung jawab moral terhadap masa depan pendidikan dan stabilitas sosial masyarakat Kalimantan Timur,” ungkapnya.
Vendy Meru menyebut, dibawah kepemimpinan Prof. Abdunnur, Unmul mengalami banyak kemajuan dan prestasi. Karena itu, keberlanjutan pembangunan dan kemajuan universitas menjadi hal penting yang harus dijaga.
Senada, Ketua DAD Kaltim Viktor Juan menyebut, forum ini digelar semata-mata bukan hanya berbicara soal kampus, namun hal yang lebih mendesak ialah soal stabilitas sosial.
“Jika pendidikan dipolitisasi, maka potensi konflik di masyarakat itu nyata dan tidak boleh diremehkan,” tuturnya.
Ditempat yang sama, Tokoh Masyarakat Kutai Awang Irwan Setiawan menekankan, bahwa forum ini bukan forum politik praktis, melainkan dialog tentang dunia pendidikan Kalimantan Timur.
“Kami berkumpul karena memiliki keresahan yang sama terhadap ancaman politik praktis yang mulai masuk ke lingkungan kampus,” tegasnya.
Selanjutnya, Akademisi Prof. Adri Patton mengatakan, jika berbicara tentang Universitas Mulawarman hari ini, tidak bisa dipungkiri banyak capaian dan prestasi yang diraih di bawah kepemimpinan Prof. Abdunnur. Karena itu, Ia menilai, menjadi aneh apabila proses pemilihan rektor justru lebih menonjolkan dukungan politik dibandingkan gagasan keberlanjutan pembangunan universitas.
“Sebagai seorang akademisi, menurut hemat saya menjaga marwah Unmul berarti menjaga akal sehat. Dimana Universitas Mulawarman pada saat ini, tidak bisa dipungkiri ada banyak capaian, transformasi, dan prestasi nyata,” terangnya.
Jika indikator kepemimpinan kampus adalah prestasi, lanjut Prof. Adri Patton, Unmul hari ini punya track record konkrit itu di bawah kepemimpinan Rektor Prof. Abdunnur. Unmul telah mengukir banyak prestasi dan lompatan capaian yang signifikan.
Oleh karena itu, Prof. Adri Patton menyebut, menjadi sebuah kemunduran berpikir apabila proses Pemilihan Rektor saat ini di intervensi oleh pihak non akademis ketimbang perdebatan ide tentang keberlanjutan pembangunan Unmul kedepannya.
“Independensi kampus sedang dipertaruhkan dan Unmul butuh keberlanjutan prestasi kepemimpinan Prof. Abdunur, bukan infiltrasi kepentingan. Jangan biarkan meritokrasi kampus tumbang oleh kepentingan praktis luar,” paparnya.
Sebagai bentuk nyata dari Gerakan Moral Peduli Dunia Pendidikan di Kalimantan Timur, para tokoh yang hadir turut menandatangani surat pernyataan sikap bersama. Surat pernyataan tersebut berisi komitmen moral untuk menjaga independensi dunia pendidikan tinggi, menolak segala bentuk politisasi kampus, serta mendorong terciptanya proses Pemilihan Rektor Universitas Mulawarman yang bersih, objektif, dan bermartabat.
Forum ini menyampaikan bahwa surat pernyataan sikap tersebut akan langsung diserahkan kepada Presiden Republik Indonesia serta Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia sebagai bentuk aspirasi resmi masyarakat Kalimantan Timur terhadap situasi dunia pendidikan di Kalimantan Timur, khususnya di Universitas Mulawarman, terkait adanya potensi infiltrasi politik praktis dalam proses Pemilihan Rektor Unmul.
Langkah ini diambil sebagai bentuk kepedulian bersama agar dunia pendidikan di Kalimantan Timur tetap terjaga dari intervensi kepentingan politik praktis yang dinilai dapat merusak marwah akademik dan mengganggu stabilitas sosial masyarakat.
Dalam Forum Gerakan Moral Pendidikan Kalimantan Timur ini disepakati lima poin utama yaitu :
- Menolak secara tegas dan tanpa kompromi segala bentuk politisasi dunia pendidikan tinggi.
- Menyatakan kampus harus steril dari kepentingan politik praktis, afiliasi partai, maupun intervensi kekuasaan.
- Mengingatkan bahwa penyalahgunaan ruang akademik berpotensi memicu instabilitas sosial di masyarakat.
- Mendesak proses Pilrek Unmul berjalan murni berdasarkan kapasitas, integritas, dan prinsip akademik.
- Menegaskan bahwa Universitas Mulawarman harus dijaga sebagai benteng ilmu pengetahuan, bukan alat kekuasaan.
Terakhir, Forum ini menegaskan bahwa jika dunia pendidikan dibiarkan menjadi alat politik, maka yang dipertaruhkan bukan sekadar reputasi universitas, melainkan juga masa depan generasi bangsa, stabilitas politik daerah dan ketenangan sosial masyarakat Kalimantan Timur. Sehingga, tidak ada ruang kompromi terhadap upaya politisasi Pendidikan.
