Sri Puji Astuti Minta Pemkot Tambah Anggaran DP2KB pada APBD 2027

ktmd - katamedia.co
Rabu, 15 Jul 2026 09:09 WITA
Wakil ketua komisi IV DPRD Samarinda, Sri Puji Astuti/doc
Wakil ketua komisi IV DPRD Samarinda, Sri Puji Astuti/doc

KATAMEDIA, SAMARINDA – Upaya membangun keluarga yang berkualitas dan memperkuat sumber daya manusia di Kota Samarinda dinilai membutuhkan dukungan anggaran yang lebih memadai.

Hal itu diungkapkan langsung oleh wakil ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Sri Puji Astuti. Dirinya menyampaikan alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diterima DP2KB masih sangat terbatas sehingga belum mampu mengakomodasi seluruh program strategis yang menjadi tanggung jawab dinas.

“Permasalahan anggaran, terutama masalah anggaran, karena dari APBD itu sebagian besar anggaran itu untuk gaji dan tunjangan, dan kegiatan rutin lainnya,” Ungkap Puji sapaan karibnya. Selasa (14/7/2026).

Baca juga  DPRD Kaltim Dorong Perseroda Jadi Pilar Ekonomi Baru Daerah

Lebih lanjut, Puji menyebutkan, salah satu program yang memerlukan dukungan anggaran berkelanjutan adalah Gerakan Orang Tua Mengantar Anak Sekolah (Gamas), yang bertujuan memperkuat peran keluarga dalam pendidikan anak sejak usia dini.

Meski pagu anggaran DP2KB pada tahun 2026 hanya berkisar Rp10 miliar lebih, Puji mengapresiasi kinerja jajaran dinas beserta para penyuluh dan kader di lapangan yang dinilai tetap mampu menjalankan berbagai program secara optimal.

Baca juga  Prevalensi Stunting di Kaltim Menjadi 22,2%, Pemprov Targetkan Turun di Bawah Angka Nasional

“Tetapi gini, program-program dari DP2KB ini dengan anggaran tahun 2026 itu hanya 10 miliar lebih, itu saya kira sudah maksimal mereka sudah berupaya. Jadi kalau kita bilang cukup, ya sebenarnya belum cukup, tetapi mereka sudah bekerja maksimal dan program-program tetap berjalan,” Jelas Puji.

Selain penambahan anggaran program, politisi dari partai Demokrat itu juga menyoroti kondisi infrastruktur penunjang milik DP2KB yang dinilai memprihatinkan. Diketahui, saat ini kantor dinas maupun 10 balai penyuluhan keluarga berencana di setiap kecamatan mengalami kerusakan berat dan membutuhkan renovasi segera.

Baca juga  DPRD Samarinda Soroti Lambannya Penertiban Reklame Menunggak Pajak, Usulkan Penggunaan Teknologi Barcode

“Harapan kami pada APBD Perubahan 2026 maupun APBD Murni 2027 nanti ada tambahan anggaran, terutama untuk renovasi kantor dan balai penyuluhan. Bagaimana program bisa berjalan optimal kalau sekretariat dan tempat pelayanannya saja sudah tidak layak?” Tutup Puji. (ADV)

Bagikan:
Berita Rekomendasi