Perumdam Diminta Prioritaskan Pipa Sekunder dan Booster untuk Perluas Layanan Air Bersih

ktmd - katamedia.co
Rabu, 15 Jul 2026 09:21 WITA
Anggota komisi II DPRD Samarinda, Rusdi Doviyanto/doc
Anggota komisi II DPRD Samarinda, Rusdi Doviyanto/doc

KATAMEDIA, SAMARINDA – Akses air bersih yang merata masih menjadi harapan sebagian warga Kota Samarinda. Namun, hingga saat ini proses pemasangan sambungan baru masih terkendala keterbatasan jaringan pipa sekunder yang belum menjangkau seluruh kawasan permukiman.

Menanggapi masalah tersebut, anggota komisi II DPRD Samarinda, Rusdi Doviyanto meminta Perumdam Tirta Kencana mempercepat pengembangan infrastruktur distribusi agar pelayanan air bersih dapat dinikmati lebih luas oleh masyarakat.

Menurutnya, selama ini penambahan jaringan sekunder masih banyak bergantung pada dana pokok pikiran (pokir) anggota DPRD.

Baca juga  Insan Pers Kaltim Bangun Sinergi Dan Kolaborasi Dengan Kejari Kukar

“Kami ingin tahu dari keuntungan yang ada selama ini apakah memang dialokasikan khusus untuk penambahan pipa sekunder. Jangan sampai pembangunan hanya bergantung pada pokir,” Ungkap Rusdi sapaan karinya. Selasa (14/7/2026).

Selain itu, Rusdi menjelaskan pengembangan jaringan distribusi harus dirancang secara lebih komprehensif. Selain memperluas jaringan pipa sekunder, Perumdam juga diminta memperhitungkan pembangunan booster di kawasan dengan kontur tanah yang lebih tinggi agar tekanan air tetap stabil.

Baca juga  Bapemperda DPRD Samarinda Susun Raperda untuk Tangani Perumahan Mangkrak

“Akibat jaringan sekunder tidak ada, akhirnya warga diminta patungan membeli pipa tersebut. Semacam ini menurut saya perlu adanya perencanaan yang baik oleh PDAM, termasuk permasalahan jaringan sekunder ini bisa dipenuhi oleh pihak PDAM itu sendiri,” Jelas Rusdi.

Selain itu, Rusdi menyebutkan persoalan tersebut banyak ditemukan di sejumlah kawasan, salah satunya di Kecamatan Samarinda Ulu yang memiliki kondisi geografis berupa dataran tinggi sehingga membutuhkan dukungan booster agar distribusi air berjalan optimal.

Baca juga  Komisi IV DPRD Samarinda Buka Aduan Baru Jika Hak Guru dan Tenaga Kependidikan Belum Terbayarkan

Selain mendorong percepatan pembangunan infrastruktur, politisi dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu menambahkan pihaknya juga masih menunggu dokumen laporan keuangan dan data akuntansi publik Perumdam tahun 2025 sebagai bahan evaluasi terhadap kondisi keuangan perusahaan serta kebijakan penggunaan anggaran, khususnya untuk pengembangan jaringan distribusi air bersih.

“Data itu belum kami terima. Targetnya dalam dua minggu sudah disampaikan karena akan menjadi bahan evaluasi kami,” Tutup Rusdi. (ADV)

Bagikan:
Berita Rekomendasi