KATAMEDIA, Samarinda – Ketika ditanya mengenai dukungan anggaran untuk sektor pertanian, Wakil Ketua DPRD Kaltim, Ananda Emira Moeis, memastikan bahwa pemerintah daerah memiliki komitmen yang kuat terhadap pembangunan pertanian, termasuk dalam konteks swasembada pangan.

“Itu sebenarnya sudah menjadi prioritas Pak Gubernur. Salah satu prioritasnya adalah ekonomi kerakyatan, dan pertanian termasuk di dalamnya,” tegas Ananda.

Ananda menjelaskan bahwa sektor pertanian masuk dalam skema besar pembangunan daerah berbasis ekonomi rakyat. Hal ini mencakup dukungan terhadap infrastruktur, akses pasar, serta bantuan langsung kepada petani berupa subsidi pupuk atau alat pertanian.

“Saya yakin pemerintah juga sudah menghitung kapasitas fiskalnya, apakah memang mampu untuk mendukung program pertanian ini atau tidak. Tapi saya tetap optimis, saya yakin ini bisa diwujudkan,” ujarnya.

Penjelasan ini sejalan dengan pendekatan fiskal daerah berbasis prioritas pembangunan. Dalam teori anggaran publik, pengalokasian anggaran berbasis hasil (performance-based budgeting) memungkinkan pemerintah memprioritaskan sektor-sektor strategis seperti pertanian.

Data dari Bappeda Kaltim menunjukkan bahwa alokasi belanja daerah untuk sektor pertanian mengalami peningkatan dalam beberapa tahun terakhir, terutama untuk program pertanian terpadu, penyuluhan, dan bantuan modal usaha tani.

Ananda juga mengingatkan bahwa selain anggaran, dukungan regulasi dan kemudahan birokrasi perlu dihadirkan. Ini mencakup perizinan, akses lahan, serta pelatihan berkelanjutan bagi petani.

Keterlibatan legislatif dalam pengawasan dan penyusunan kebijakan juga menjadi faktor penting agar program ini bisa berjalan sesuai rencana. Dengan dukungan fiskal yang memadai, Kaltim berpotensi menjadi model pembangunan pertanian di era otonomi daerah. (Adv)