Pemkab Kukar Dukung Perluasan Dapur MBG Demi Pemenuhan Gizi Anak dan Penurunan Stunting

ktmd - katamedia.co
Jumat, 16 Okt 2026 03:50 WITA
Para siswa sekolah dasar yang menjadi penerima manfaat MBG di Kukar. (Foto: katamedia.co)
Para siswa sekolah dasar yang menjadi penerima manfaat MBG di Kukar. (Foto: katamedia.co)

KATAMEDIA, KUKAR – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar) terus membuktikan komitmennya dalam menghadirkan pelayanan publik yang inklusif hingga ke wilayah terdepan, tertinggal, dan terpencil.

Sebagai wujud nyata dukungan terhadap Program Nasional Makan Bergizi Gratis (MBG), Pemkab Kukar bersama Badan Gizi Nasional (BGN) mengakselerasi pengoperasian 17 dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tersebar di berbagai kawasan pelosok Kukar.

Langkah ini menegaskan bahwa setiap anak dan kelompok sasaran di Kukar, tanpa terkecuali memiliki hak yang sama untuk mendapatkan asupan gizi berkualitas guna mendukung kesehatan dan tumbuh kembang mereka.

Sekretaris Daerah Kabupaten Kukar, Sunggono mengatakan akselerasi pengoperasian dapur SPPG di wilayah pelosok dimulai dari percontohan di Desa Sungai Meriam, Kecamatan Anggana, dan akan segera disusul oleh kecamatan-kecamatan terpencil lainnya seperti Tabang, Kenohan, Muara Muntai, hingga Loa Janan.

Baca juga  DPRD Samarinda Pastikan APBD 2027 Difokuskan pada Program Prioritas Masyarakat

Meskipun pembangunan fisik dapur SPPG telah rampung di 70 titik lokasi se-Kukar, Pemkab Kukar bersama BGN memastikan bahwa pembukaan operasional dilakukan secara cermat, bertahap, dan lulus proses verifikasi kelayakan resmi dari portal BGN.

Selaku Koordinator Wilayah BGN Kukar, Sunggono, menjelaskan bahwa Pemkab Kukar terus berkoordinasi intensif dengan BGN Pusat agar seluruh fasilitas yang telah dibangun dapat difungsikan secara optimal demi kepentingan warga.

“Kita akan aktifkan dapur SPPG asal sudah diproses verifikasi kelayakan membuka dapur dan sudah terdaftar di portal BGN, berpeluang untuk dioperasikan dapurnya,” tegas Sunggono, Kamis (16/10/2026).

Baca juga  Perda Kecamatan Sedulang Berusia 27 Tahun Bakal Dicabut, Kukar Siapkan Penataan Wilayah

Mengingat distribusi makanan bergizi ini dilakukan dalam skala besar, Pemkab Kukar menerapkan standar pengawasan medis yang ketat. Dinas Kesehatan Kukar dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dikerahkan langsung untuk mengawal kualitas bahan baku, kebersihan pengolahan, hingga keamanan pangan di setiap unit dapur SPPG.

Pengoperasian dapur ini dipandang Pemkab Kukar sebagai investasi strategis jangka panjang. Selain memacu perputaran ekonomi lokal melalui penyerapan bahan pangan lokal dan tenaga kerja sekitar, keberadaan program ini menjadi pilar utama daerah dalam menekan angka stunting secara signifikan.

Baca juga  Pemkab Kukar Targetkan Rehab Rumah Korban Kebakaran Mulai Januari 2027

Dengan asupan gizi harian yang terpantau baik, Pemkab Kukar optimistis kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) generasi muda Kukar di masa depan dapat tumbuh sehat, cerdas, dan berdaya saing tinggi.

Sebelumnya, Pemkab Kukar juga telah berkoordinasi langsung dengan BGN Pusat saat berkunjung ke Kukar pada 13 Oktober 2026.

Di sana, Direktur Manajemen Risiko BGN Pusat, Rufriyanto Maulana Yusuf, menegaskan pengawasan ketat adalah harga mati agar program MBG tidak hanya tepat sasaran dan tepat manfaat, tetapi juga steril dari risiko kesehatan.

“Pengawasan ketat diperlukan agar MBG tepat sasaran, menggerakkan perekonomian daerah, serta menyerap tenaga kerja,” kata Rufriyanto. (TA/ADV/Diskominfo Kukar).

Bagikan:
Berita Rekomendasi