KATAMEDIA, SAMARINDA – Komisi IV DPRD Samarinda mendesak pemerintah kota memprioritaskan perbaikan sekolah dengan kondisi paling kritis pada 2027, terutama bangunan yang mengancam keselamatan siswa dan mengganggu proses belajar-mengajar.
Hal itu diungkapkan oleh langsung oleh wakil ketua komisi IV DPRD Samarinda, Sri Puji Astuti. Dirinya mengungkapkan usulan perbaikan sekolah terus bertambah melalui berbagai jalur, mulai dari pokok-pokok pikiran (Pokir) anggota dewan hingga Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di tingkat kelurahan, kecamatan, dan kota.
“Usulan yang masuk sangat banyak, baik melalui Pokir maupun Musrenbang. Ketika turun ke lapangan, kami juga menemukan sejumlah SD dan SMP yang kondisinya memang sudah membutuhkan penanganan,” Ungkapnya usai ditemui awak media. Rabu (14/10/2026).
Menurut Puji, besarnya jumlah usulan membuat pemerintah tidak bisa merealisasikan seluruh renovasi secara bersamaan. Karena itu, kebutuhan setiap sekolah perlu dipetakan berdasarkan urgensi dan ketersediaan anggaran.
Dirinya menyebut sejumlah sumber pembiayaan yang dapat diupayakan, antara lain Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), bantuan keuangan (Bankeu), serta Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik dari pemerintah pusat.
“Semua kebutuhan ini akan kami dorong untuk diusulkan. Selanjutnya, perlu dilihat apakah pembiayaannya bisa melalui APBD, bantuan keuangan, atau DAK fisik sesuai kemampuan anggaran yang tersedia,” Ucap Puji.
Politisi dari partai Demokrat itu menambahkan, dukungan pendanaan dari pemerintah pusat untuk sektor pendidikan juga tersedia pada 2026.
Berdasarkan informasi yang diketahuinya, alokasi DAK mencakup kebutuhan pendidikan di sejumlah jenjang, termasuk sekolah dasar (SD), sekolah menengah pertama (SMP), taman kanak-kanak (TK), dan pendidikan anak usia dini (PAUD).
Meski demikian, ia mengaku belum dapat merinci seluruh sekolah yang menjadi prioritas renovasi maupun besaran anggaran masing-masing program, mengingat usulan tersebar di berbagai wilayah, termasuk Samarinda Utara dan Palaran.
Puji menegaskan, perbaikan sarana pendidikan tetap harus menjadi perhatian dalam perencanaan pembangunan daerah agar siswa dapat belajar di ruang kelas yang aman dan layak.
“Kebutuhan renovasi masih sangat besar, mulai dari perbaikan ringan hingga rehabilitasi berat. Karena itu, penanganannya harus terus diperjuangkan dengan menyesuaikan kemampuan keuangan daerah,” Tutup Puji. (ADV/DPRD Kota Samarinda).
