KATAMEDIA, SAMARINDA – Kebutuhan ruang belajar dan tenaga pengajar di sejumlah wilayah terpencil Kalimantan Timur (Kaltim) belum terpenuhi. Kondisi tersebut masih ditemukan di kawasan Sandaran, Sangkulirang hingga Busang, Kabupaten Kutai Timur, yang memiliki tantangan geografis dan jarak cukup jauh dari pusat pemerintahan.
Anggota Komisi IV DPRD Kaltim Agus Aras mengakui pemerataan pendidikan di daerah pemilihan VI yang mencakup Bontang, Kutai Timur, dan Berau masih membutuhkan perhatian pemerintah provinsi.
“Kalau dikatakan terpenuhi sampai saat ini secara keseluruhan belum terpenuhi, baik infrastrukturnya maupun tenaga pengajarnya,” ujar Agus Aras di Gedung E DPRD Kaltim, Selasa (17/11/2026).
Ia menyebut persoalan tersebut tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan bangunan sekolah. Jumlah tenaga pendidik juga menjadi kebutuhan yang belum sepenuhnya teratasi, terutama di wilayah yang sulit dijangkau.
Di Kutai Timur, Agus menyoroti Kecamatan Busang dan kawasan Merjanlong. Letaknya yang jauh dari pusat pemerintahan membuat kebutuhan fasilitas pendidikan di wilayah tersebut perlu mendapat perhatian lebih. Bahkan, Busang berbatasan langsung dengan Kabupaten Kutai Barat.
“Di wilayah-wilayah yang agak jauh dari ibu kota ini juga butuh perhatian. Sarana pendidikan masih sangat minim dan perlu mendapat atensi dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur,” katanya.
Agus menegaskan, kebutuhan tersebut berkaitan langsung dengan tanggung jawab pemerintah provinsi terhadap penyelenggaraan pendidikan jenjang SMA, SMK, dan SLB.
Di sisi lain, dukungan pemerintah kabupaten mulai terlihat melalui penyediaan lahan untuk pembangunan sekolah baru. Pemerintah Kabupaten Kutai Timur telah menghibahkan lahan untuk pembangunan SMA Negeri 3 Sangatta Utara dan SMA Negeri 2 Sangatta Selatan.
Dukungan serupa diberikan Pemerintah Kabupaten Berau dengan menghibahkan lahan untuk pembangunan SMA Negeri 16 dan SMA Negeri 17 Berau.
“Ini bentuk perhatian serius pemerintah kabupaten dengan menghibahkan lahan untuk pembangunan sekolah baru,” ujarnya.
Bagi Agus, ketersediaan lahan tersebut perlu ditindaklanjuti dengan dukungan anggaran agar pembangunan fasilitas pendidikan dapat direalisasikan. Ia menyebut Komisi IV DPRD Kaltim akan terus berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kaltim untuk mengawal kebutuhan tersebut.
“Kami akan semaksimal mungkin berjuang supaya mendapatkan alokasi anggaran yang memadai, sehingga yang dibutuhkan masyarakat benar-benar bisa terealisasi sesuai harapan,” tegasnya. (AD/ADV/DPRD Prov. Kaltim).









