KATAMEDIA, SANGASANGA – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar) menempatkan reformasi birokrasi sebagai salah satu fokus utama pembangunan daerah pada tahun 2026.
Penataan kelembagaan pemerintah daerah dinilai menjadi kunci agar seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) mampu bekerja lebih adaptif, efektif, dan efisien dalam mendukung pencapaian target kinerja kepala daerah.
Sekretaris Daerah Kukar, Sunggono Kasnu, mengatakan bahwa tahun 2026 menjadi fase awal pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kukar yang baru, yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah pada 23 Desember 2025.
Di tahap awal ini kata dia, Pemerintah Daerah Kabupaten Kukar menekankan pentingnya penguatan kelembagaan sebagai fondasi pelaksanaan program pembangunan lima tahun ke depan.
“Di tahun 2026 ini kita fokus pada penataan kelembagaan pemerintah daerah dan pemerataan infrastruktur. Salah satu target utama adalah memastikan lembaga-lembaga pemerintah yang ada saat ini lebih agile, lebih kuat, lebih efektif, dan lebih efisien,” ujarnya, Kamis (29/1/2026).
Ia menegaskan, penguatan kelembagaan OPD ini sangat erat kaitannya dengan pencapaian target kinerja Bupati Aulia Rahman Basri dan Wakil Bupati Rendi Solihin.
Karenanya, seluruh OPD diarahkan untuk bisa menyelaraskan program dan kegiatan dengan visi dan misi kepala daerah, termasuk dengan hadirnya 17 Program Dedikasi yang menjadi komitmen utama pemerintahan saat ini.
“Ini dalam rangka mendukung pencapaian target kinerja pemerintah daerah, dalam hal ini Pak Bupati Aulia Rahman Basri dan Pak Wakil Bupati Rendi Solihin,” tegasnya.
Ditegaskannya, penataan kelembagaan OPD bukan hanya soal struktur dan administrasi, tapi juga bagaimana seluruh program dan kegiatan dapat berjalan terintegrasi dari tingkat provinsi hingga desa.
Dengan kata lain, arah kebijakan Pemkab Kukar di 2026 menekankan sinkronisasi program dari atas ke bawah, sehingga setiap kegiatan yang dilaksanakan di lapangan mampu mendukung target kinerja kepala daerah sekaligus program pemerintah pusat.
“Kalau kita bicara atas-bawah, OPD di tingkat kabupaten tentu harus memastikan program yang dijalankannya benar-benar menyentuh masyarakat, selaras dengan prioritas provinsi, dan sekaligus mendukung agenda pemerintah pusat,” jelasnya.
“Contohnya program makanan bergizi gratis, pengendalian inflasi, sekolah rakyat, hingga Koperasi Merah Putih. Semua program ini akan kami integrasikan agar dampaknya terasa nyata,” tambahnya.
Menurutnya, 17 Program Dedikasi Aulia-Rendi menjadi tonggak utama, namun, tetap tidak mengabaikan program-program tambahan yang memiliki pengaruh langsung terhadap kesejahteraan masyarakat.
Ia menekankan, inovasi dan adaptasi menjadi kunci agar OPD mampu lebih agile, responsif, dan efektif, sehingga setiap rupiah yang digunakan pemerintah dapat memberikan manfaat maksimal.
“Misalnya program makanan bergizi gratis, di Kukar sudah kami jalankan sejak tahun 2025, bahkan sebelum dimulai pemerintah pusat. Kini, kita kembangkan juga untuk para lansia, sehingga semua kelompok rentan mendapat perhatian. Inilah bentuk nyata sinergi program dari atas ke bawah yang kami lakukan,” pungkasnya.
