KATAMEDIA, Samarinda – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim) memasuki fase percepatan penurunan stunting pada tahun 2025 dengan target capaian yang lebih agresif. Setelah mengalami penurunan tipis dari 22,9% pada 2021 menjadi 22,2% pada 2024.
Berangkat dari situ, pemerintah Kaltim mendorong langkah luar biasa agar prevalensi stunting Kaltim dapat turun signifikan dan mengejar target angka nasional.
Pada Rapat Koordinasi Percepatan Penurunan Stunting, Selasa (18/11/2025) di Ruang Ruhui Rahayu, Wakil Gubernur (Wagub) Kaltim H. Seno Aji yang juga sekaligus Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting menegaskan pentingnya lompatan kinerja pada tahun depan yakni 2026.
Wagub Seno mengingatkan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah menargetkan angka stunting nasional menjadi 18,8% pada tahun 2025, sementara Kaltim masih berada di angka 22,2%.
“Artinya, apabila kita ingin mengejar ketertinggalan, kita perlu melakukan beberapa percepatan. Nasional sudah berhasil turun di angka 19,8%, sementara kita baru turun 0,7%. Kita tidak bisa bekerja biasa-biasa saja,” tegas Wagub Seno.
Seno Aji mengungkapkan bahwa saat ini tercatat 39.137 balita stunting di Kaltim, sebuah angka yang dinilai masih terlalu tinggi untuk wilayah dengan sumber daya yang besar seperti Benua Etam.
Ia meminta seluruh kabupaten/kota untuk segera melakukan pemetaan ulang keluarga berisiko dan wilayah prioritas agar intervensi berjalan terarah demi tercapainya target penurunan stunting baik secara nasional maupun daerah Kaltim.
Dalam kesempatan itu, Wagub memberi apresiasi kepada tiga daerah di Kaltim dengan penurunan stunting signifikan: Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), Kota Bontang, dan Kota Samarinda, yang kini berada di bawah rata-rata provinsi.
Meski demikian, sambung Seno Aji. Beberapa daerah lain seperti Kabupaten Kutai Timur (Kutim) dan Kota Balikpapan dinilai memerlukan perhatian khusus karena masih menunjukkan angka yang stagnan.
Mengacu pada Perpres Nomor 72 Tahun 2021, Seno menekankan dua pilar utama dalam penanganan stunting. Pertama, intervensi spesifik, yakni intervensi kesehatan langsung seperti pemenuhan gizi ibu hamil, pemberian tablet tambah darah bagi remaja putri, ASI eksklusif, imunisasi, hingga penanganan gizi buruk. Kedua, intervensi sensitif, yang meliputi penyediaan air bersih, sanitasi, pendidikan, ketahanan pangan, hingga perlindungan sosial.
“Intervensi sensitif ini berkaitan langsung dengan program kerja bupati dan wali kota. Tetapi yang paling menentukan adalah intervensi spesifik. Karena stunting itu dimulai sejak ibu hamil, maka pelayanan kesehatan kita harus berjalan masif dan tidak boleh terputus,” jelasnya.
Seno juga meminta Dinas Kesehatan, DP3A, BAZNAS, Dinas Sosial, hingga seluruh puskesmas dan posyandu memperkuat koordinasi lapangan. Ia menegaskan bahwa seluruh posko stunting di daerah harus melengkapi peta sasaran untuk memastikan setiap balita dengan risiko mendapat pelayanan tepat waktu.
“Kami berharap pada tahun mendatang prevalensi stunting Kaltim benar-benar turun signifikan dan dapat menyamai bahkan melampaui capaian nasional. Dengan kerja bersama, angka 18% bukan hal yang mustahil,” tutupnya (Fr/ADV/Diskominfo Kaltim).
