KATAMEDIA, SAMARINDA – Dinas Komunikasi dan Informatika(Diskominfo) Provinsi Kalimantan Timur menggelar Forum Konsultasi Publik yang dilaksanakan secara daring melalui aplikasi Zoom Meeting pada Senin (31/08/2026) pukul 14.00 Wita. Kegiatan ini diikuti oleh perwakilan dari berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD), perwakilan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), serta perwakilan lintas instansi yang ada di Kalimantan Timur.
Kepala Diskominfo Kaltim, Ririn Sari Dewi menyampaikan, kegiatan ini dilakukan dalam rangka penguatan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur untuk terus mendorong pelayanan publik yang semakin terbuka, cepat dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Ririn menuturkan, Forum tersebut juga menjadi ruang bagi pemerintah, masyarakat, dan pemangku kepentingan untuk menyampaikan pandangan serta masukan terkait penyelenggaraan pemerintahan, khususnya pada sektor komunikasi, informatika, statistik, dan persandian.
“Forum ini merupakan momentum penting untuk memastikan setiap kebijakan Pemerintah Provinsi Kaltim khususnya di bidang komunikasi, informatika, statistic dan persandian dapat berjalan secara transparan, partisipatif dan akuntabel,” ujarnya.
Dijelaskan Ririn, saat ini perkembangan teknologi informasi telah membawa perubahan besar dalam tata kelola pemerintahan. Teknologi kini tidak hanya berfungsi sebagai sarana pendukung pekerjaan, tetapi telah menjadi bagian penting dalam pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.
Menurutnya, tuntutan masyarakat terhadap pelayanan pemerintah juga terus mengalami perkembangan. Kemudahan akses menjadi salah satu kebutuhan utama, namun hal tersebut perlu diikuti dengan kecepatan dalam memberikan layanan, keterbukaan informasi, serta kemampuan pemerintah merespons persoalan yang berkembang di tengah masyarakat.
Karena itu, pemerintah perlu membangun komunikasi yang lebih terbuka dengan masyarakat. Masukan dari publik, lanjutnya, menjadi bagian penting dalam memastikan kebijakan dan pelayanan yang diberikan benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
“Pemerintah perlu membuka ruang komunikasi dan menerima masukan secara langsung dari masyarakat serta berbagai pemangku kepentingan,” jelas Ririn.
Lebih lanjut, Ririn berharap, penguatan pelayanan publik tersebut dilakukan sejalan dengan transformasi digital pemerintahan. Beberapa aspek yang terus didorong antara lain penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), peningkatan literasi digital, serta penguatan keamanan informasi.
Disisi lain, perkembangan layanan berbasis digital juga menuntut perhatian terhadap perlindungan data pribadi. Keamanan informasi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari upaya membangun kepercayaan masyarakat terhadap layanan pemerintah berbasis teknologi.
Untuk itu, melalui Forum Konsultasi Publik, Pemprov Kaltim berupaya memastikan transformasi digital tidak berhenti pada penggunaan teknologi semata, tetapi juga mampu menghasilkan pelayanan yang lebih efektif, transparan, aman, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
