KATAMEDIA, SAMARINDA – Program pendidikan gratis Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim), Gratispol, dipastikan akan lebih stabil dan terukur pada tahun 2026 mendatang.
Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Kaltim, Dasmiah, mengungkapkan bahwa Pemprov telah menyiapkan anggaran sekitar Rp1,3 triliun untuk membiayai kurang lebih 124.000 mahasiswa penerima manfaat.
Angka ini mengalami peningkatan signifikan dibanding tahun sebelumnya dan dirancang untuk menjamin pembiayaan yang lebih pasti, tanpa keterlambatan.
Dasmiah menegaskan bahwa mulai tahun 2026, seluruh kebutuhan mahasiswa untuk semester ganjil dan genap telah dimasukkan ke dalam perencanaan keuangan sejak awal.
Artinya, Pemprov tidak lagi menunggu perubahan anggaran atau penyesuaian mendadak yang biasa terjadi pada tahun berjalan.
“Kita sudah mitigasi sejak awal. Semua kebutuhan untuk semester 1 baik ganjil maupun genap sudah ter-cover dengan baik,” jelasnya.
Salah satu perubahan yang paling dinantikan mahasiswa adalah hilangnya praktik menalangi UKT di awal semester.
Selama ini, sebagian perguruan tinggi mewajibkan pembayaran UKT sebelum dana bantuan dari pemerintah masuk, sehingga mahasiswa harus mengeluarkan dana pribadi terlebih dahulu.
Kondisi tersebut kerap memberatkan, terutama bagi keluarga kurang mampu.
“Mulai 2026, tidak ada lagi mahasiswa menalangi UKT. Mohon kerja sama dari seluruh perguruan tinggi agar tidak terburu-buru menagih pembayaran, karena dana pasti cair. Biasanya mereka bayar tanggal 10–20 Januari, sementara dana kita transfer akhir Desember atau awal Februari,” kata Dasmiah.
Ia berharap perguruan tinggi dapat bersikap fleksibel dan mendukung upaya pemerintah dalam mengurangi beban biaya pendidikan bagi masyarakat.
Proses pendaftaran penerima Gratispol Tahun 2026 juga sudah mulai berjalan sejak Desember ini. Skema baru memungkinkan mahasiswa semester 4, 6, dan seterusnya untuk mengajukan melalui link resmi yang segera dibuka Pemprov Kaltim.
Sementara itu, mahasiswa yang sebelumnya telah terdaftar tidak perlu melakukan pendaftaran dari awal, cukup melakukan daftar ulang melalui akun yang sudah tersedia.
Dalam aspek akademik, Pemprov Kaltim tetap menekankan pentingnya menjaga kualitas mahasiswa penerima bantuan.
Meski IPK tidak dijadikan syarat utama kelulusan beasiswa, Dasmiah menegaskan bahwa Pemprov telah bekerja sama dengan perguruan tinggi untuk melakukan pengawasan lebih ketat terhadap perkembangan prestasi mahasiswa.
“IPK jangan turun. Walaupun bukan syarat formal, kami minta perguruan tinggi memperhatikan ini secara serius,” imbuhnya.
Dengan kepastian anggaran yang besar, proses pendaftaran yang lebih sederhana, serta peningkatan koordinasi dengan perguruan tinggi, program Gratispol 2026 diproyeksikan memberikan dampak lebih luas dan memastikan ribuan mahasiswa Kaltim dapat berkuliah tanpa beban biaya.
Program ini sekaligus menjadi langkah strategis Pemprov Kaltim menuju peningkatan kualitas sumber daya manusia yang selaras dengan visi pembangunan daerah lima tahun ke depan (Fr/ADV/Diskominfo Kaltim).
