KATAMEDIA, SAMARINDA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menegaskan komitmennya memastikan seluruh mahasiswa yang dinyatakan lolos sebagai penerima Program Gratis Pendidikan Total (Gratispol) akan mendapatkan haknya secara penuh, termasuk pengembalian atau reimburse Uang Kuliah Tunggal (UKT) yang telah dibayarkan sebelumnya.
Penyerahan beasiswa gratispol secara simbolis kepada seluruh PTN dan PTS se-Kaltim menjadi pintu awal sebelum proses pencairan dan pengembalian UKT dijalankan secara terkoordinasi.
Gubernur Kaltim, H. Rudy Mas’ud alias Harum, mengatakan bahwa reimburse merupakan bagian dari kewajiban pemerintah demi menjamin kesetaraan akses pendidikan.
“Mahasiswa yang sudah sempat membayar UKT pasti akan kami reimburse. Itu komitmen pemerintah, dan prosesnya sedang disiapkan secara sistematis,” ujar Harum.
Dengan tegas juga, Gubernur Harum memastikan tidak ada mahasiswa penerima manfaat yang akan kehilangan hak akibat persoalan teknis.
Untuk memastikan proses reimburse berjalan lancar, Gubernur menuturkan kalau pihaknya telah membentuk satuan tugas (satgas) dan tim verifikasi internal.
Nantinya, Satgas bertugas mengumpulkan data, mencocokkan dokumen, dan memastikan setiap mahasiswa yang berhak terdata dengan benar.
Menurut Harum, keberadaan satgas di kampus akan meminimalkan potensi kesalahan verifikasi yang dapat berdampak pada pencairan.
“Satgasnya sudah ada. Di kampus masing-masing, tim verifikasi sudah dibentuk lengkap. Jadi mahasiswa tidak perlu khawatir, semua prosesnya sedang diarahkan agar lebih cepat dan tepat,” katanya.
Rudy juga menyinggung bahwa pada tahap awal program, sempat muncul beberapa kendala terkait revisi data yang menyebabkan mahasiswa terhambat mengikuti perkuliahan atau proses pencairan.
Meski demikian, pihaknya memastikan dengan sistem baru yang lebih rapi, sehingga masalah serupa tidak akan kembali terjadi.
Ke depan, Pemprov Kaltim menargetkan reimburse UKT dapat menjadi proses yang lebih otomatis dan terintegrasi, sehingga mahasiswa tidak lagi harus menunggu lama atau bolak-balik menyerahkan berkas.
Pemerintah juga menyiapkan skema monitoring yang melibatkan kampus dan dinas terkait agar transparansi tetap terjaga.
“Tujuan kita sederhana: mahasiswa tidak terbebani biaya. Gratispol harus menjadi jaminan bahwa pendidikan tinggi di Kaltim benar-benar bisa diakses semua anak tanpa kecuali,” tegas Rudy.
Dengan penguatan satgas dan sistem verifikasi yang semakin tertata, Pemprov Kaltim optimistis proses reimburse UKT dan pencairan beasiswa akan berjalan lebih cepat, akurat, dan berorientasi pada kepentingan mahasiswa (Fr/ADV/Diskominfo Kaltim).
