Samarinda, KATAMEDIA – Sekretaris Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Timur,Darlis Pattalongi, menyatakan bahwa program nasional pemberian makanan bergizi bagi ibu hamil yang telah berjalan selama kurang lebih dua tahun perlu mendapatkan perhatian dan dukungan lebih besar di daerah, termasuk dari Pemerintah Provinsi Kaltim.
Menurut Darlis, meskipun program ini merupakan salah satu prioritas nasional dalam upaya menurunkan angka stunting, implementasinya di Kalimantan Timur masih belum maksimal.
“Kalau kita di Kaltim ini terus terang, program pemberian makanan tambahan untuk ibu hamil belum berjalan secara masif. Oleh sebab itu, masih sangat dibutuhkan dukungan dari berbagai pihak, khususnya dari pemerintah provinsi agar pelaksanaannya bisa lebih efektif,” ujarnya.
Darlis menegaskan bahwa sebagai bagian dari program nasional yang diinisiasi langsung oleh Presiden RI, pemerintah daerah memiliki tanggung jawab moral dan strategis untuk memberikan dukungan penuh.
“Karena bagaimanapun juga, ini adalah program Bapak Presiden, bagian dari kampanye nasional yang tujuannya sangat mulia. Kita di daerah harus ikut mendukung karena program ini, insya Allah, akan memberikan dampak positif jangka panjang bagi perkembangan generasi muda kita,” tambahnya.
Ia juga menyoroti tingginya angka stunting di Kalimantan Timur sebagai alasan mendesak perlunya penguatan intervensi sejak masa kehamilan.
“Kaltim juga termasuk daerah dengan angka stunting yang masih cukup tinggi. Oleh karena itu, upaya penurunan stunting harus dimulai dari perbaikan gizi ibu hamil. Program pemberian makanan bergizi ini sangat penting dan perlu diperluas cakupannya oleh pemerintah provinsi, kabupaten, hingga kota,” jelas Darlis.
Darlis mengakui bahwa sempat terjadi penolakan pada tahun pertama pelaksanaan program ini di beberapa daerah. Namun hal tersebut lebih disebabkan oleh faktor teknis dan kurangnya pemahaman aparat pelaksana.
“Penolakan di awal program itu bukan karena isi programnya, melainkan karena belum siapnya pelaksanaan di tingkat kelurahan. Ada kekhawatiran dari mereka soal jumlah sasaran dan mekanisme distribusi, yang saat itu memang belum dipahami sepenuhnya,” ungkapnya.
Kini, menurut Darlis, program tersebut mulai bisa diterima dan dijalankan dengan lebih baik oleh aparat pemerintahan, meski masih membutuhkan perbaikan dan perluasan dukungan agar bisa tepat sasaran dan lebih berdampak.
“Kami melihat program ini semakin berjalan dan mulai diterima oleh semua pihak. Namun, agar program ini bisa lebih masif dan tepat sasaran, kita semua harus mendukung secara bersama-sama,” tutupnya. (Adv)
