KATAMEDIA, SAMARINDA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) diperkirakan akan mengambil langkah strategis dengan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap komposisi Dewan Pengawas (Dewas) RSUD Abdul Wahab Syahrani (AWS) Samarinda.
Pergantian atau penataan ulang Dewas disebut-sebut akan menjadi agenda besar Pemprov menjelang akhir tahun, terutama setelah Wakil Gubernur Kaltim, H. Seno Aji, memberikan sinyal kuat bahwa formasi Dewas yang kini diisi oleh dua figur dari luar Kaltim—asal wilayah Sulawesi—akan dibahas kembali bersama Gubernur dalam waktu dekat.
Isu ini mulai menguat ketika sejumlah akademisi, praktisi kesehatan, hingga pegiat layanan publik di Kaltim mempertanyakan alasan pemerintah menghadirkan profesional dari luar daerah.
Padahal, Kaltim dinilai memiliki sumber daya manusia yang mumpuni di bidang manajemen rumah sakit, administrasi publik, dan tata kelola layanan kesehatan tingkat rujukan. Kritik ini diperkirakan akan terus berkembang dan menjadi dorongan utama bagi Pemprov untuk menyesuaikan kebijakan sesuai aspirasi lokal.
Wakil Gubernur Seno Aji menyebutkan bahwa ruang evaluasi terhadap Dewas RSUD AWS memang terbuka dan fleksibel.
Menurutnya, keputusan terkait Dewas tidak bersifat kaku dan sewaktu-waktu dapat direvisi bila diperlukan untuk meningkatkan kinerja rumah sakit.
“Nanti akan kita evaluasi. Kita akan diskusikan dengan Pak Gubernur dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Dewas itu fleksibel, banyak masukan dari akademisi di Kaltim, dan kami paham itu. Kami jujur sangat membutuhkan saran dan pandangan praktisi serta akademisi,” ujar Seno Aji.
Evaluasi tersebut diproyeksikan tidak hanya menyoal asal wilayah anggota Dewas, tetapi juga menyentuh aspek kompetensi, relevansi keilmuan, hingga efektivitas peran pengawasan yang selama ini dijalankan.
Dengan meningkatnya tuntutan transparansi dan akuntabilitas di sektor kesehatan, publik menilai RSUD AWS—sebagai rumah sakit rujukan tertinggi di Kaltim—harus diawasi oleh Dewas yang memahami dinamika lokal dan kebutuhan masyarakat setempat.
Pada saat yang sama, Pemprov Kaltim juga disebut tengah mempersiapkan tender cepat untuk sejumlah proyek dan kebutuhan strategis menjelang Desember.
Dinamika internal ini diprediksi akan membuka ruang pembahasan lintas sektor, termasuk evaluasi terhadap Dewas RSUD AWS, dalam rangka memperkuat tata kelola layanan publik di bawah kepemimpinan Gubernur H. Rudy Mas’ud.
Penataan ulang diharapkan mampu meningkatkan koordinasi kebijakan, memperbaiki pengawasan internal, dan mendorong inovasi layanan kesehatan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat Kaltim.
Dengan menguatnya aspirasi lokal dan adanya sinyal evaluasi dari jajaran pimpinan daerah, keputusan final Pemprov Kaltim nantinya diharapkan dapat menghadirkan formasi Dewas yang lebih representatif, berintegritas, dan berbasis potensi daerah.
Langkah ini diperkirakan akan menjadi salah satu tonggak penting dalam memperkuat kualitas layanan kesehatan rujukan di Kalimantan Timur dalam beberapa tahun ke depan (Fr/ADV/Diskominfo Kaltim).
