Pembayaran PBBKB Didorong Sesuai Lokasi Operasional, PAD Kukar 2027 Ditargetkan Lampaui Rp800 Miliar

ktmd - katamedia.co
Sabtu, 21 Nov 2026 08:11 WITA
Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Aulia Rahman Basri. (katamedia.co)
Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Aulia Rahman Basri. (katamedia.co)

KATAMEDIA, KUKAR – Aktivitas kendaraan operasional dan alat berat perusahaan pertambangan di Kutai Kartanegara (Kukar) menjadi salah satu potensi pajak yang ingin dioptimalkan pemerintah daerah.

Penggunaan bahan bakar dalam kegiatan operasional perusahaan dinilai perlu ditelusuri agar penerimaan pajaknya tercatat dan masuk sesuai ketentuan.

Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri, mengatakan salah satu potensi yang perlu ditertibkan adalah Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB). Sebab, banyak kendaraan dan alat berat perusahaan beroperasi di wilayah Kukar, meskipun sebagian perusahaan memiliki kantor pusat di Samarinda maupun Balikpapan.

Baca juga  Dinkes Sebut UGD di Puskesmas Kukar Bakal Disiagakan 24 Jam dengan Sistem On-Call

“Di antara potensi yang perlu ditertibkan adalah penerimaan pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBBKB),” ujar Aulia pada Sabtu, (21/11/2026).

Ia mendorong agar pembayaran PBBKB dilakukan di Kukar berdasarkan lokasi operasional kendaraan, bukan mengikuti tempat nomor kendaraan tersebut berada. Menurutnya, kendaraan menggunakan bahan bakar ketika beroperasi, bukan saat tidak digunakan.

Tingginya produksi pertambangan juga berbanding lurus dengan kebutuhan alat berat dan bahan bakar. Kondisi ini dinilai perlu ditelusuri secara serius agar penerimaan pajak dari aktivitas ekonomi yang berlangsung di Kukar dapat tercatat secara tepat.

Baca juga  Dinsos Kukar Bakal Koordinasi dengan Provinsi untuk Bantuan Pascakebakaran, Anak Sekolah Jadi Perhatian

Melalui pemeriksaan terpadu, Pemkab Kukar bersama Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur berupaya mengidentifikasi potensi pajak yang belum tergali sekaligus memastikan kepatuhan perusahaan terhadap kewajiban perpajakan.

Aulia menegaskan, pemeriksaan tersebut bukan untuk membebani perusahaan dengan pungutan tambahan di luar regulasi, melainkan memastikan seluruh kewajiban perpajakan dipenuhi secara benar.

Pemkab Kukar berharap konsolidasi dan rekonsiliasi data perpajakan bersama pemerintah provinsi dapat meningkatkan penerimaan daerah.

Baca juga  DKP Kukar Ingin Hasil Panen Petani Tak Berhenti di Produksi

Upaya tersebut menjadi bagian dari target pemerintah daerah agar PAD pada 2027 dapat melampaui Rp800 miliar, sehingga kapasitas fiskal untuk membiayai pembangunan dan pelayanan masyarakat semakin kuat.

“Mengingat banyak kendaraan dan alat berat perusahaan beroperasi di wilayah Kukar, meskipun sebagian perusahaan memiliki kantor pusat di Samarinda maupun Balikpapan,” tandasnya. (TA/ADV/Diskominfo Kukar).

Bagikan:
Berita Rekomendasi